in

Kami Tidak Takut, Rakyat Bersatu Melawan Teroris

Bersatu Melawan Teroris!! (net)

Bersatu Melawan Teroris!! (net)

Bersatu Melawan Teroris!! (net)

ceritakita.kicknews.today – Dampak pergerakan organisasi teroris transnasional beberapa tahun silam telah dirasakan Indonesia akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah perbatasan.

Para pelaku kejahatan, termasuk teroris memanfaatkan kelemahan itu sebagai celah untuk melebarkan aksinya.

Pembalakan liar, impor barang ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, dan juga terorisme merupakan ekses langsung dari lemahnya pengawasan perbatasan. Kelemahan tersebut bukan berarti luput dari perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution.

BNPT menyadari masing-masing instansi aparat keamanan dan pemangku kepentingan wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure – SOP) tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme, katanya saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan Terorisme Wilayah Perbatasan di Manado, baru-baru ini.

Saud melihat selama ini strategi pengawasan perbatasan masih lemah, belum menyeluruh dan lintas sektoral. Karena itu, BNPT membuat SOP untuk menyinergikan seluruh pemangku kepentingan. BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme perlu melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat undang-undang yang menempatkan.

Gembong teroris seperti Azhari dan Noordin M Top merupakan salah satu fakta bahwa mereka menggerakkan kelompoknya lewat perbatasan Filipina-Malaysia-Indonesia. Kelompok ini tidak hanya terbatas pada penyelundupan para pelaku teroris, juga penyelundupan senjata untuk aksi terorisme.

“Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia kecolongan’ lagi,” pinta Saud.

Sementara itu Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono menyebut aksi terorisme dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan yang bersifat lintas negara dan terorganisasi.

“Mereka mempunyai jaringan luas sehingga mengancam dan membahayakan keamanan nasional bahkan internasional,” kata Umar.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan untuk menangkal aksi terorisme pihaknya melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan untuk mengantisipasi masuknya paham terorisme dan radikalisme di wilayah setempat.

“Peran ormas yang memiliki organisasi kepemudaan sangat penting dan pasti dilibatkan mengantisipasi terorisme,” ujarnya ketika ditemui usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim.

Sejumlah ormas pemuda yang diharapkan perannya, antara lain Gerakan Pemuda Banser, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Gereja dan yang lainnya untuk menjaga keamanan dan mencegah kembali masuknya terorisme dengan harapan tak ada lagi penggerebekan terduga terorisme di Jatim.

Pemprov Jatim, lanjut dia, sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya terkait pengamanan di wilayahnya agar lebih diperketat, sekaligus menyampaikan terkait pelibatan ormas pemuda.

“Khusus kepada pihak Polri dan TNI, kami harap mengintensifkan kembali peran babinkamtibmas untuk sosialisasi serta pendekatan ke masyarakat terkait bahaya terorisme,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain sosialiasi, kata dia, para aparat keamanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus mempersempit ruang gerak teroris dengan cara mengontrol serta mendata kembali rumah-rumah warga.

Selanjutnya, kepada masyarakat di pemukiman, diimbau tetap waspada dan menjaga kondisi keamanan di lingkungan masing-masing.

“Apabila ada gerak-gerik dari tetangganya atau warga asing yang mencurigakan, segera lapor petugas Babinkamtibmas TNI/Polri, minimal perangkat kampung,” kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Islam dengan kaffah Sementara Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma’ruf Amin mengajak para ulama dan kyai untuk membimbing dan memberi pemahaman agama Islam dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap Islam dan dalil-dalil Alquran tidak sepenggal-sepenggal.

“Islam itu rahmatan lil’alamiin, Islam tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan terorisme. Untuk itu peran ulama sangat dibutuhkan untuk membimbing umat Islam agar memahami ajaran Islam dengan kaffah, bukan setengah-setengah,” kata KH Ma’ruf Amin.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Barat, Rafani Achyar. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap gerakan terorisme dengan cara melaporkan warga yang dicurigai sebagai terduga teroris kepada aparat.

“Kepada masyarakat kalau ada orang mencurigakan segera laporkan kepada aparat atau petugas, sebab teroris itu kan sekarang ciri-cirinya sudah diketahui seperti jarang bergaul atau bersosialisasi dan ekselusif,” kata Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Barat, Rafani Achyar.

Mencegah dan melawan gerakan terorisme tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah atau polisi semata namun juga dibutuhkan peran masyarakat.

Imbauan serupa juga dikemukakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Bang Yos mengajak para ulama dan seluruh masyarakat menangkal berbagai propaganda ISIS dan aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

“Kita sepakat bahaya terorisme adalah bahaya global, kita harus tangani dan waspadai bersama, ikuti Kyai dan Ulama kita, jaga lingkungan kita masing-masing. Mereka mengajak untuk bergabung dengan kelompoknya menggunakan dalil quran yang sepenggal-sepenggal,” kata mantan gubernur Provinsi DKI Jakarta itu saat bersilaturahim dengan ulama, tokoh masyarakat Banten, pemuda dan mahasiswa dan unsur ormas lainnya di Serang.

Konflik berkepanjangan di Timur Tengah dengan motif memperebutkan minyak serta campur tangan pihak asing, telah melahirkan semangat jihad global yang digaungkan dengan daulah Islamiyah ISIS. Melalui berbagai media sosial, ISIS menyebarkan faham dan propagandanya ke seluruh dunia, ungkapnya.

Saat ini warga Indonesia yang sudah pulang dari Timur Tengah bergabung dengan tentara ISIS di Suriah, sesuai data yang diperoleh, sekitar 101 orang. Secara keseluruhan, warga negara Indonesia yang sudah bergabung dengan ISIS sekitar 500 orang, termasuk yang sudah meninggal dunia dan masih di Timur Tengah serta yang kembali ke Indonesia karena kemungkinan kondisi di Timur Tengah tidak sesuai dengan harapan mereka.

“Kita harus waspadai karena mereka yang sudah pulang dari sana, punya kemampuan merakit bom dan menggunakan persenjataan,” katanya.

“Penanganan masalah ini bukan urusan pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Serangan terorisme di tempat kita dan banyak negara, sangat mengerikan, dia tidak mengenal ruang dan waktu, di mana dan kapan di lakukan sulit dideteksi dan siapa sasarannya tidak jelas,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan masalah yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, dan ISIS selalu menjadi topik pembicaraan utama dalam forum-forum internasional.

“Dalam forum-forum internasional baik G-20, ASEAN Summit, APEC, juga di forum COP21, forum-forum internasional juga selalu itu menjadi sebuah topik utama,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Penanganan Radikalisasi dan Persiapan Natal dan Tahun Baru di Kantor Presiden Jakarta.

Ia mengatakan banyak hal yang disampaikan dalam forum-forum itu, tetapi yang ia tangkap hampir semuanya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keamanan dan pendekatan penegakan hukum.

Padahal, menurut Presiden, ada hal yang lain yang bisa dilakukan.

“Tidak hanya ‘hard approach’ tapi juga ‘soft approach’ yang bisa kita kerjakan,” katanya.

Pendekatan itu, kata dia, bisa yang berupa pendekatan agama maupun pendekatan budaya.

“Ini perlu kita lakukan dengan konsisten, tegas dan berkesinambungan sehingga apa yang menjadi ancaman, penanganannya betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik,” katanya.

 

What do you think?

1000 points
Upvote Downvote

Tinggalkan Balasan