in

Tanyakan Perkembangan, Dua Pelapor Dugaan Korupsi Bansos Lombok Utara Datangi Kejati NTB

Kejaksaan Tinggi NTB (net)
Kejaksaan Tinggi NTB (net)
Kejaksaan Tinggi NTB (net)

kicknews.today Mataram – Dua orang pelapor penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Senin (11/1). Mereka mempertanyakan perkembangan laporan yang disampaikan akhir Desember lalu.

Kehadiran dua pelapor yang masih berstatus mahasiswa itu diterima juru bicara Kejati NTB, I Made Sutapa. Pertemuan tertutup itu berlangsung dari pukul 10.00 Wita berjalan hingga pukul 12.30 Wita.

Inti dari pertemuan itu, kejaksaan berjanji akan mengusut dan segera memanggil pejabat terkait untuk diklarifikasi. ”Pelapor menanyakan perkembangan kasus bansos,” kata Sutapa, kemarin. Usai mengorek perkembangan laporannya, dua pelapor enggan berkomentar.

Mereka memilih menghindari wartawan dan bergegas menuju parkiran kendaraannya. Sutapa mengaku, pelapor meminta kejaksaan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan bansos tahun 2015. Karena, mereka curiga pencairan dana Rp 10 miliar terindikasi korupsi.

”Kami tampung masukan pelapor. Kami juga sudah sampaikan jika laporan ini diusut,” jelasnya. Ia mengaku, laporan dana bansos ini tetap ditindaklanjuti.

Tim intelijen telah turun ke lapangan. Mereka mengumpulkan data-data berkaitan dengan penyaluran bansos tersebut. ”Kami sudah diusut. Tapi, baru sebatas puldata dan pulket,” ungkap Sutapa.

Selain fokus mengumpulkan data, rencananya kejaksaan akan meminta keterangan pihak terkait. Menurut Suteja, tim dari intelijen kejaksaan tengah mengagendakan pemanggilan terhadap pejabat KLU.

”Kami sedang jadwalkan klarifikasi pejabat terkait,” tegasnya. Ditanya siapa yang bakal digarap duluan? Sutapa belum mengetahuinya.

Namun, ia memastikan pejabat yang dianggap mengetahui pencairan dan penyaluran bansos akan diundang dan diklarifikasi.

”Urusan tim intelijen siapa yang diundang dan klarifikasi duluan,” sebutnya. Seperti diketahui, sekelompok mahasiswa melaporkan dana bansos Rp 10 miliar akhir Desember lalu. Mereka menuding penyaluran dana bansos diduga menyimpang. Sebab, SK pencairan berbeda dengan lampiran.

Disamping itu, bansos yang dicairkan penjabat Bupati KLU tidak tepat sasaran. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sama sekali tidak menerima dana bantuan itu. Namun, dalam lampiran penerima bansos tercatat sebagai penerima bansos.