Polisi Tingkatkan Kasus “Landscape” KLU Ke Penyidikan

Kapolres Lombok Barat, AKBP Wingky Adityo Kusumo (kicknews)
Kapolres Lombok Barat, AKBP Wingky Adityo Kusumo (kicknews)

kicknews.today Mataram-Kasus dugaan korupsi pembangunan landscape Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami perkembangan signifikan. Polres Lombok Barat (Lobar) telah menaikan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Peningkatan status perkara ini tidak terlepas dari bukti yang dikantongi penyidik tipikor Satreskrim Polres Lobar. Dua alat bukti yang memenuhi syarat telah diperoleh.

”Kami sudah naikkan ke penyidikan. Bukti-bukti sudah kami pegang,” kata Kapolres Lobar AKBP Wingky Adityo Kusumo usai sertijab Dirreskrimum Polda NTB di Mapolda, Selasa (12/1).

Penyidik menaikan ke penyidikan setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Hampir setahun mereka mengumpulkan data-data dan keterangan dari berbagai pihak terkait. Seperti panitia, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan reknan.

Akhirnya, awal tahun ini mereka memutuskan untuk melanjutkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Hanya saja, penyidikan belum dibarengi dengan penetapan tersangka.

Menurut Wingky, gambaran calon tersangka sudah ada. Namun pihaknya belum menaikan statusnya menjadi tersangka. Karena, ada beberapa kebutuhan penyidikan yang harus dilengkapi lagi.

”Calon tersangka satu orang saja,” jelasnya.

Calon tersangka ini, kata dia, berasal dari saksi. tetapi Wingky masih enggan membeberkan identitas saksi yang bakal menyandang status tersangka dalam kasus pembangunan landscape ini.

”Kalau sudah tersangka, kami akan sampaikan,” terang dia.

Apakah calon tersangka dari kalangan pejabat atau swasta? Wingky tidak mengomentari. Ia menyebutkan, calon tersangka ini orang yang memiliki peran dalam proyek tersebut.

”Yang jelas, calon tersangka ini punya kaitan dengan proyek tersebut,” ungkap Wingky.

Ia yakin kasus ini ada muatan korupsi. Dugaan itu, sambung dia, diperkuat dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengaku, nilai kerugian kerugian negara kasus tersebut sudah turun, namun dirinya lupa angka temuan lembaga auditor tersebut.

”Kerugian negara sudah turun, tapi saya lupa angkanya,” pungkas dia.

Kasus ini berawal dari laporan warga. Polisi menerima laporan masyarakat akhir 2014 lalu. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Dalam laporan itu, bangunan senilai Rp 1 miliar dari APBD. Pengerjaannya melalui Dinas PU Tamben KLU. Sementara, pemenang tender proyek tersebut CV TS.*

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat