in

Ada Pegawai Bolos, Laporkan! Gubernur Minta Kesalahan Anak Buah Tidak Di Tutupi

Gubernur NTB Dr. K.H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A (net)
Gubernur NTB Dr. K.H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A (net)
Gubernur NTB Dr. K.H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A (net)

kicknews.today Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menutupi kesalahan anak buahnya jika mereka terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

“Kalau ada pegawai di SKPD bolos, catatannya banyak dan terus berkelanjutan, kita evaluasi. Begitu juga dengan kepala SKPD tidak boleh lagi mengatakan pegawai yang bolos, tidak masuk, kemudian tidak dilaporkan. Tidak bisa begitu lagi di tahun ini,” kata Zainul Majdi menanggapi masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di tahun 2015.

Menurut gubernur, kepala SKPD harus menjadi “leader” di SKPD yang dipimpinnya, termasuk bertanggung jawab. Bukan malah melindungi tindakan pegawai yang justru melakukan pelanggaran disiplin.

Karena itu, kata gubernur, dalam setiap agenda rapat koordinasi antarpimpinan SKPD, persoalan disiplin akan menjadi pembahasan utama. Sebab selama ini, indikator penilaian kinerja selalu menjadi ukuran target RPJMD, namun kali ini permasalahan disiplin pegawai di masing-masing lingkup SKPD juga akan menjadi perhatian.

“Jadi penilaian indikator disiplin ini akan juga kita masukkan dalam penilaian kerja SKPD,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Sat Pol PP NTB, pada tahun 2014 tingkat pelanggaran PNS di lingkungan pemerintah provinsi sebanyak 4.768 orang. Jumlah itu menurun di tahun 2015 hanya sebanyak 617 orang. Sedangkan, di awal tahun 2016 tercatat 33 PNS diketahui tidak masuk kantor pascalibur tahun baru. Bahkan, 33 PNS tersebut terancam dikenakan sanksi disiplin.

Pelaksana Tugas Sat Pol PP Pemerintah Provinsi NTB Tri Joko Hartono mengatakan 33 PNS yang terancam sanksi disiplin tersebut lantaran tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti upacara pada hari pertama masuk kerja, Senin (4/1) lalu.

“Untuk pemberian sanksi disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Tetapi, keputusan pemberian sanksi BKD yang menentukan. Pol PP hanya sebatas penegakan disiplin,” kata Tri.

Ia menyebutkan, dari 33 PNS yang tercatat tidak masuk kerja tersebut, pelanggaran disiplin terbanyak ditempati pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) di posisi pertama, kemudian disusul Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Rumah Sakit Jiwa NTB, dan Dinas Kesehatan.(ant)