BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Banyak Eksploitasi, Walhi Desak Pemerintah Terbitkan Legalitas Karst

bukit Karst di pangkajene kepulauan dan maros (kicknews foto : BTN Bantimurung)
bukit Karst di pangkajene kepulauan dan maros (kicknews foto : BTN Bantimurung)

kicknews.today Makassar – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mendesak pemerintah pusat dan daerah menerbitkan legalitas atau aturan yang mengikat guna perlindungan kawasan karst di sejumlah daerah di Indonesia.

“Pemerintah harus membuat regulasi atau aturan dalam hal perlindungan wilayah karst. Mengingat eksploitasi besar-besaran mengancam kerusakan lingkungan akibat pertambangan,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Asmar Exwar kepada wartawan di Makassar, Senin (11/1).

Menurut dia dominasi penguasaan karst oleh industri tambang besar seperti Tonasa, Bosowa, Conch dan Fakar Baru harus dilihat sebagai upaya pemerintah menaikkan produksi semen nasional.

Padahal selama ini terjadi, kata dia, pemanfaatan non-ekstraktif ekosistem karst oleh masyarakat untuk pangan, budidaya peternakan, kebun yang sangat produktif.

Sementara masyarakat dan kawasan karst sudah hidup berdampingan selama ratusan tahun yang lalu. Ia menyebutkan saat ini telah ada 34 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luasan kawasan karst seluas 9.668,15 hektare, sedangkan luasan terdampak ada 19.066 hektare.

“Industri tambang tentu menjadi ancaman kawasan eksostim karst bila terus dieksploitasi. Untuk itu pemerintah daerah harus meninjau ulang izin pertambangan terutama izin industri semen dan marmer di kawasan karst Kabupaten Maros dan Pangkep yang kondisinya sudah memprihatinkan,” ungkap dia.

Selain itu pihaknya mendesak Pemerintah Pusat harus memperhatikan rekomendasi dari Pemerintah Daerah tentang pemberian izin atau tidak sehingga tidak ada kesan sentralisasi pemberian izin pertambangan.

“Pemerintah pusat harus memperhatikan undang-undang tentang otonomi daerah dan tidak serta merta mengeluarkan izin, harus ada persetujuan dari pemda setempat termasuk kajian pantaskah perusahaan itu diberi izin atau tidak,” harapnya.

Sebelumnya konsolidasi nasional Walhi se Indonesia di gelar Malino Kabupaten Gowa, Sulsel 8-10 Januari 2016 dihadiri penggiat kelestarian kawasan eksostim kars, dengan mengeluarkan rekomendasi tentang perlindungan kars.

Selain itu dilakukan temu wartawan dihadiri perwakilan Walhi Sumatera Barat, Walhi Jawa Barat, Walhi Jawa Tengah, Walhi Jogyakarta, Walhi Jawa Timur, Walhi Kalimantan Timur, Walhi Kalimantan Selatan dan Walhi Sulsel di salah satu warkop di Makassar.

Dalam pertemuan itu Walhi Indonesia mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan khusus tentang pembatasan izin pertambangan dan penyelamatan kawasan kars. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today

Dalam Kategori Ini

Walhi Bilang 78 Persen Hutan NTB Kritis, Dishut Ternyata Tak Sependapat

kicknews.today Mataram – Dari data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, dari 1.071 juta hektare luas ...