Jadilah yang Pertama Tau

Kecewa Putusan Hakim Soal Bakar Hutan, Website Resmi PN Palembang Diretas

Hakim Parlas Nababan

kicknews.today Palembang – Website resmi Pengadilan Negeri Palembang diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab yang kecewa atas putusan majelis hakim, terkait kasus gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PT Bumi Mekar Hijau, sedang diperbaiki.

Melalui laman resmi www.pn-palembang.go.id, pukul 14.00 WIB, tertulis bahwa laman yang sudah dirusak sejak Jumat (1/1) itu dalam kondisi pemeliharaan.

Kepala Bidang Humas PN Palembang Saiman mengatakan institusinya sangat menyayangkan kejadian ini karena telah merugikan banyak pihak.

“Seperti diketahui bahwa setiap hasil putusan hakim untuk setiap perkara itu langsung disiarkan melalui website resmi karena menganut prinsip ‘one day one publish’ , dengan rusak begini jadi rugi semua,” kata dia.

Menurutnya, oknum ini tidak menyadari bahwa ia telah merugikan hak informasi warga, termasuk untuk mengetahui isi dari putusan majelis hakim terhadap kasus gugatan perdata KLHK ke PT BMH.

“Tentunya ada warga yang ingin tahu, apa alasan, dan apa saja pertimbangan hakim mengapa diputuskan ditolak. Tapi akses yang sudah disediakan ini malah dirusak,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, setelah mendapatkan informasi telah terjadi kerusakan langsung dilakukan perbaikan.

“Harapan sesegera mungkin sudah baik, PN Palembang juga masih menelaah apakah mau melaporkan ke polisi. Sebagai institusi hukum, tentunya harus lebih hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak,” kata dia.

Website resmi PN Palembang secara tiba-tiba tidak dapat menampilkan konten aslinya karena berubah menjadi konten berisikan kata-kata yang menggambarkan kekecewaan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang.

Kata-kata di website itu berisikan hujatan terhadap Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan (jabatan lain, Wakil Ketua PN Palembang) yang memutuskan menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp7,8 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH).

Perusahaan ini digugat negara atas terbakarnya lahan seluas 20 ribu hektare pada 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Byuku Kabupaten Ogan Komering Ilir.

“Perusakan website ini suatu tindakan yang tidak ‘gentle’ seharusnya jika tidak puas dengan putusan pengadilan lakukan upaya hukum sesuai dengan posisi ‘legal standing’-nya, apakah sebagai warga, penggiat lingkungan, atau mewakili masyarakat, jangan merusak begini justru lebih merugikan lagi,” kata dia.

Sementara, Parlas Nababan yang dijumpai di PN Palembang, menyatakan enggan berkomentar atas ramainya hujatan terhadap dirinya di media sosial.

Menurut Saiman, langkah Parlas itu sudah tepat karena institusi pengadilan dikenal sebagai “The Silent Corp”.

“Semua harus melalui humas, dan begitu memang aturannya. Sejauh ini saya sudah berkomunikasi, dan beliau (Parlas) mengetahui bahwa dirinya ramai dibicarakan, dan sama sekali tidak ada rencana untuk menjawab,” kata Saiman.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat