Panwaslu Mataram Temukan Calon Kampanye di Tempat Ibadah

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram menemukan pasangan calon kepala daerah melaksanakan kampanye di tempat ibadah.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Mataram Dewi Asmawardhani di Mataram, Kamis (3/12) mengatakan temuan itu dilaporkan oleh petugas pengawas lapangan (PPL) di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang pada 19 November 2015.

“PPL melaporkan bahwa, salah satu pasangan melakukan kampanye dengan mengajak memilih mereka pada tanggal 9 Desember 2015,” katanya menyebutkan.

Laporan yang dilengkapi dengan berbagai bukti tersebut akhirnya ditindaklanjuti Panwaslu dengan teguran tertulis dan proses hingga ke tingkat sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

“Dan saat ini kasus tersebut sudah tuntas pada tingkat gakkumdu,” katanya.

Selama tahapan pilkada, menurut dia, berbagai pelanggaran yang terjadi belum ada kasus pelanggaran yang diproses di tingkat pengadilan karena rata-rata pelanggaran dapat diselesaikan sebelum ke ranah yang lebih tinggi.

Dewi menyebutkan selain pelanggaran pelaksanaan kampanye di tempat ibadah, pelanggaran lain yang sudah ditangai antara lain, adanya 14 orang dari penyelenggara pilkada yakni dari KPU dan Panwaslu masuk menjadi tim sukses.

Sebanyak 14 orang itu terdiri atas, 10 orang anggota panitia pemungutan suara (PPS) dari KPU dan empat orang dari PPL Panwaslu, namun setelah dilakukan klarifikasi mereka tidak tahu bahwa dirinya masuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.

“Untuk masalah ini juga sudah selesai ditingkat internal KPU dan Panwaslu, dengan meminta semua anggota PPS dan PPL untuk keluar dari daftar tim sukses,” sebutnya.

Selain itu, juga adanya laporan pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga melakukan kampanye melalui media sosial.

Akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi ternyata hal itu tidak terbukti, dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena selain pelapor tidak jelas, juga tidak ada saksi dan barang bukti.

“Laporan tentang PNS yang diduga berpolitik ini tidak memenuhi syarat sehingga prosesnya kita hentikan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat