Ilegal Dan Tak Miliki Dokumen, 2500 TKI NTB Di Deportasi

ilustrasi
ilustrasi

 

kicknews.today Mataram – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat mencatat hingga akhir 2015 jumlah TKI asal provinsi itu yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia mencapai 2.500 orang.

“Berdasarkan data yang kami terima, deportasi TKI ini terjadi setiap minggu dan setiap bulan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan di Mataram, Jumat (4/12).

Ia menjelaskan, rata-rata TKI asal NTB yang di deportasi pemerintah Malaysia itu, karena tidak memiliki dokumen dan menyalahi izin tinggal atau over stay.

“50 persen itu, karena mereka tidak memiliki dokumen dan menyalahi izin tinggal serta masuk ke Malaysia tanpa izin atau ilegal,” katanya.

Saat ini kata Wildan, jumlah TKI asal NTB yang berada di luar negeri, khususnya Malaysia mencapai 36.637 orang. Bahkan, untuk Malaysia jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir Desember 2015 mencapai 40 ribu sampai 45 ribu orang.

Sedangkan, untuk TKI asal NTB yang berada di Hongkong, Taiwan mencapai 2.000 orang dan Brunai Darussalam mencapai 2.500 orang.

“Terbanyak, mereka bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan kelapa sawit dan pembantu rumah tangga,” ujarnya.

Sementara, untuk tenaga kerja yang ke Timur Tengah tidak ada, seiring moratorium pemerintah yang menghentikan pengiriman TKI ke sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Libya, Yaman, Uni Emirat Arab dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

“Kalau masih ada TKI asal NTB yang bekerja di Timur Tengah, kita pastikan mereka berangkat dan bekerja itu secara ilegal,” tegasnya.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnakertrans NTB, H Zaenal menuturkan, dalam kontrak kerja di Malaysia, para TKI ini bekerja selama tiga tahun dengan upah sebesar 900 ribu RM. Jika di hitung, setiap bulan mereka bisa menerima upah 1.500 – 2.000 RM.

Bahkan, jika sudah bekerja selama tujuh tahun, mereka biasanya di angkat menjadi mandor atau tenaga staf administrasi.

Menurut dia, tingginya para pekerja asaal NTB sebagai pekerja ladang di Malaysia, karena minimnya keahlian yang dimiliki TKI tersebut. Belum lagi ditambah dengan tidak kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya memilih berangkat menjadi TKI.

“Kalau di sini kesempatan bekerja sedikit, tetapi kalau di Malaysia mereka ditunggu pekerjaan,” tuturnya.

Meski demikian, Zainal mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia TKI yang akan ditempatkan di luar negeri. Hal ini guna menekan jumlah TKI non prosedural atau ilegal tersebut.

Upaya itu salah satunya, dengan meningkatkan kompetensi para calon TKI dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) yang dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami tetap upayakan agar TKI yang ditempatkan di luar negeri bekerja di sektor formal, untuk menekan jumlah TKI bermasalah,” tandasnya. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat