Kejari Malang Didesak Telusuri Piutang Pajak Dan Retribusi Rp44,8 Milyar

ilustrasi
ilustrasi

 

kicknews.today Malang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang didesak Malang Corruption Watch (MCW) segera menelusuri indikasi piutang pajak dan retribusi senilai Rp44,8 miliar sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemkot Malang 2014.

“Jumlah piutang pajak, retribusi, dan piutang lainnya ini sangat besar dan mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Oleh karenanya, Kejari harus turun tangan terkait adanya indikasi pidana pajak tersebut,” kata Kepala Divisi Hukum Peradilan MCW Akmal Adi Cahya di Malang, Jawa Timur, Kamis (3/12).

Rincian dari piutang itu adalah piutang pajak sebesar Rp42,5 miliar, piutang retribusi sebesar Rp1,067 miliar, dan piutang lain-lain sebesar Rp1,2 miliar, sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp44,8 miliar selama kurun waktu 2014. Tunggakan pajak yang menjadi piutang itu didominasi oleh pajak hiburan, restoran, dan hotel.

Lebih lanjut, Akmal mengatakan MCW meminta jaksa untuk turun tangan dan menelusurinya. Kalau ada indikasi seperti ini, atau minimal bahan, jaksa bisa turun tanpa harus ada laporan karena jumlah piutang ini sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan atau program publik yang mendesak lainnya.

Atas desakan MCW tersebut, Kepala Kejari Kota Malang Hendrizal Husin mengaku siap menindaklanjuti masukan dari MCW itu. Terkait piutang pajak, pihaknya mengharapkan ada masukan bahan dari MCW termasuk hasil audit BPK.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kota Malang, mereka sudah memiliki sistem pembayaran pajak secara ‘online’,” kata Hendrizal.

Sementara itu Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto menjelaskan piutang pajak yang disampaikan MCW adalah sisa dari piutang saat pajak masih dikelola pemerintah pusat. Pemindahan pengelolaan pajak ke Pemkot malang baru dilakukan 2013.

“Sebelumnya, jumlah piutang peninggalan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp110 miliar. Dan, saat ini hanya tinggal Rp44 miliar, artinya piutang yang diwariskan pemerintah pusat itu sudah banyak yang tertagih,” ujar Ade.

Ade mengatakan selama ini Dispenda sudah mengupayakan dengan beberapa terobosan dalam menagih sisa piutang pajak. Salah satunya, memasang patok dan stiker di tanah dan bangunan yang menunggak pembayaran pajaknya. Patok dan stiker tersebut sengaja mencantumkan pemberitahuan penunggakan pajak dan nomor telepon Dispenda dengan tujuan agar wajib pajak memiliki informasi utuh dan langsung dari Dispenda.

Selain itu, Dispenda juga akan mengelompokkan piutang berdasarkan kategori masing-masing. Tujuannya agar mempermudah petugas dalam penagihan. “Penerimaan pajak tahun ini sudah melebihi target atau sudah di atasa 100 persen, padahal akhir tahun masih menyisakan waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga kami masih punya waktu untuk meningkatkan PAD dari sektor ajak ini,” kata Ade. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat