Lapas Narkotika VVIP Versi Budi Waseso

 

penangkaran buaya (net)
penangkaran buaya (net)

ceritakita.kicknews.today Jakarta – Untuk membuat efek jera bagi para pengedar dan bandar narkoba yang ditahan di balik jeruji penjara sebagai wujud realisasi program sterilisasi.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Budi Waseso mengeluarkan wacana untuk membangun kolam yang dihuni buaya di sekitar lapas narkotika, menggantikan personel penjaga lapas.

Wacana tersebut telah dikoordinasikannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan.

“Sekarang rencana ini sedang dievaluasi bersama Menkopolhukam agar nanti bisa berjalan,” kata pria yang akrab disapa Buwas ini.

Hal ini merupakan salah satu bentuk gebrakannya sebagai Kepala BNN.

Pihaknya menargetkan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, sebagai lokasi dibangunnya penjara khusus. “Tim sudah melihat Kangean dan menilai di sana layak didirikan penjara khusus bandar narkoba,” ujarnya.

Menurut dia, wilayah Kangean saat ini telah memiliki bangunan gedung bekas lembaga pemasyarakatan sehingga mempermudah pembangunan penjara khusus tersebut.

Selain itu, jarak Kangean yang mencapai 100 kilometer dari Kabupaten Sumenep dinilainya juga menjadi salah satu alasan dipilihnya kepulauan yang terletak di Provinsi Jawa Timur tersebut.

“Realisasi segera, tim ke sana untuk mengkaji,” ujarnya.

Selain Kangean, BNN juga menyiapkan beberapa pulau terpencil lainnya di Indonesia, seperti di Sulawesi, Papua dan Maluku.

Tidak itu saja, mantan Kabareskrim Polri tersebut saat ini mencari buaya-buaya yang akan digunakan untuk mengamankan penjara khusus bandar narkoba.

“Saya sedang mencari buaya yang buas-buas, kemudian ikan piranha dan harimau. Nantinya, penjara akan dikelilingi sungai buaya di ring pertama, kemudian sungai ikan piranha dan terakhir harimau,” katanya.

Jenderal bintang tiga itu menjelaskan bahwa harus ada upaya pencegahan agar para pelaku narkoba kelas kakap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

“Kalau yang menjaga buaya, mana mungkin mau disuap? Ini semata-mata demi menyelamatkan generasi muda dan bangsa tidak hancur karena perilaku-perilaku bandar narkoba itu,” katanya.

Buwas menjelaskan bahwa Indonesia adalah pangsa pasar narkoba terbesar di Asia, bahkan kini termasuk salah satu negara produsen.

“Sampai dengan Juni 2015 pengguna narkoba mencapai 4,2 juta orang. Sedangkan sampai dengan November 2015 pengguna narkoba sudah mencapai 5,9 juta orang,” katanya.

Selain itu diketahui bahwa dari seluruh Lapas yang ada di Indonesia, sekitar 60 persen dihuni narapidana (napi) narkoba.

Pihaknya mencontohkan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 2.700 orang napi, dan 70 persennya napi narkoba.

Sementara anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mendukung wacana penggunaan buaya sebagai penjaga lapas khusus narkotika.

“Bagus, harus didukung, ide tersebut sangat bagus. Saya mendukung langkah Buwas itu,” kata Masinton.

Bahkan, katanya, pengunaan buaya sebagai penjaga lapas narkotika perlu dilakukan di seluruh Indonesia.

“Banyak pulau-pulau terluar di Indonesia. Tinggal dicari pulau yang layak untuk dijadikan penjara bagi tahanan narkoba, baik itu bandar besar maupun bandar kecil,” kata politisi PDIP itu.

Dengan demikian, tidak ada lagi ada narkoba yang bisa keluar masuk dengan mudah seperti yang terjadi selama ini di lapas-lapas.

“Jadi benar-benar steril. Kalaupun tahanan kabur, akan ada buaya yang siap menunggu. Semacam penangkaran buaya lah di sekitar pulau,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak mendukung langkah Buwas tersebut sebab narkoba sudah merasuki berbagai lapisan masyarakat.

Terobosan lainnya, Buwas mengatakan pihaknya tengah menyiapkan tim khusus guna melacak keberadaan bandar narkoba.

Pihaknya mengaku sudah memiliki data terkait pihak-pihak yang akan diburu. “Nanti saya tinggal komando untuk mencari si A, maka mereka akan mencari si A sampai dapat,” ujarnya.

Pihaknya optimistis bahwa tim khusus ini akan berperan besar dalam pemberantasan narkoba termasuk para mafia dan bandarnya.

Jenderal polisi bintang tiga itu menegaskan saat ini para calon anggota tim tengah menjalani program pelatihan.

Ia menambahkan bahwa seleksi tim ini sangat ketat sehingga para peserta yang nantinya lolos, dijamin memiliki kualitas unggul. Salah satu kualitas dalam timnya itu yakni tidak akan bisa disuap oleh bandar narkoba. “Tim yang saya buat ini, saya jamin nggak bisa disuap,” tegasnya.

Wacana Penenggelaman Kapal BNN juga merencanakan akan menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

“Kalau ada kapal laut yang tertangkap menyelundupkan narkotika, maka akan kita tenggelamkan,” kata Buwas.

Ia mengakui, penyelundupan narkotika dan obat psikotropika melalui jalur laut saat ini tak terawasi dengan baik.

Apalagi, lanjut dia, banyak jalur tikus atau jalur yang sulit diawasi aparat penegak hukum di laut dan digunakan pengedar untuk memasukannya ke Indonesia.

Biasanya, Buwas mengatakan, para pengedar narkotika memanfaatkan jalur laut untuk membawa barang terlarang tersebut dengan jumlah banyak.

Selain itu, menurut dia, jalur laut pun dipilih setelah para kurir yang menyelundupkan narkotika melalui bandara tertangkap atau tak berhasil.

“Pengedar narkotika melakukan tes dengan mengirim kurir untuk menyelundupkan dari jalur penerbangan. Setelah gagal, mereka memilih jalur laut,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan pengawasan, BNN akan melibatkan aparat TNI selain dari unsur kepolisian. Sebab TNI memiliki peralatan berupa alat perang yang dapat mengawasi setiap pergerakan kapal laut di perairan.

Dengan begitu, tambah Buwas, semua kapal laut yang membawa barang akan diperiksa dengan seksama dan narkotika tidak bisa masuk ke Indonesia.

Berbeda Kebijakan Sementara berbeda dengan Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar, Budi Waseso menginginkan para pengguna narkoba tetap menerima hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, saya tetap pada pendirian bahwa pengguna narkoba harus diproses,” kata Buwas.

Pernyataan tersebut dikeluarkannya menanggapi pendapat Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar yang menginginkan pembebasan hukuman terhadap pengguna narkoba yang menjadi korban para pengedar dan bandar obat-obatan terlarang dan diganti dengan program rehabilitasi.

Hal ini menyusul diterbitkannya Surat Telegram (TR) Nomor STR/865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani Kabareskrim sendiri.

Dalam suratnya, Anang menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera membentuk tim assessmen terpadu (TAT) yang bertugas menilai peran tersangka penyalah guna narkoba utk membuktikan bahwa mereka benar-benar penyalah guna atau merangkap sebagai bandar.

Menanggapi hal tersebut, Buwas tetap pada pendiriannya.

“Para pengguna narkoba kan sadar melakukan hal itu. Kalau pada tahap awal dipaksa, dia tidak melaporkan berarti ada unsur kesengajaan, ada pidananya itu dan harus dipertanggungjawabkan,” jelas Buwas.

Selain itu, Buwas menuturkan pemberian hukuman kepada para pengguna narkoba yang sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) sub Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, bertujuan agar mereka jera dan tidak menggunakan barang itu lagi.

Kendati berbeda kebijakan, Buwas membantah akan menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kita (BNN dan Polri) bersinergi, tidak ada kebijakan yang bertolak belakang,” tuturnya.

Semua kebijakan yang diambil, lanjutnya, akan berpedoman pada undang-undang, sehingga kelak tidak akan ada pendapat perseorangan yang diberlakukan dalam memutuskan tindakan instansi negara.

“Kita tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi, kita berpedoman pada undang-undang. Ini negara hukum, jangan main-main,” tegasnya.

Baru-baru ini terbongkarnya kasus peredaran narkoba yang melibatkan aparat kepolisian berinisial AM di Kalimantan Timur membuktikan adanya keterlibatan oknum aparat dalam membantu peredaran narkoba.

“Meski tangkapan kali ini kecil, tapi ini membuktikan bahwa adanya keterlibatan oknum aparat,” kata Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Dedi Fauzi Elhakim.

“Mereka (oknum aparat) yang ingin cepat kaya tapi dengan jalan pintas,” katanya.

Dedi mengatakan, oknum aparat tersebut biasanya bertugas di divisi yang memiliki kewenangan mengungkap kasus narkoba.

Dikatakannya, aksi para oknum tersebut biasanya berawal dari menangkap kurir narkoba, lalu oknum meminta untuk bertemu dengan bandar atau bos besar kurir tersebut. Kemudian setelah bertemu, terjadi negosiasi, dan akhirnya disepakati untuk melibatkan aparat tersebut dalam setiap pengiriman narkoba.

Dalam kasus AM, pihak BNN berhasil menyita beberapa barang bukti yang diduga hasil kejahatan narkoba yakni lima rumah, tiga kapling tanah, beberapa rumah kost yang sedang dibangun dan uang senilai Rp58 juta.

Dedi menambahkan bahwa AM yang berpangkat bripka di Direktorat Narkoba Polda Kaltim telah melakukan aksinya sejak 2010 hingga 2015.

Menurutnya AM terlibat dalam sindikat narkoba di Aceh, Medan, Balikpapan dan Jakarta.

AM berhasil ditangkap setelah BNN berhasil menangkap kurir-kurir anak buah AM.

Dedi mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan selama dua bulan tentang penyelundupan narkoba ke Balikpapan, Kaltim.

Diketahui, B (pria, 37) dan J (pria, 31) membawa sabu dalam tas selempang dari Medan ke Balikpapan melalui jalur penerbangan.

Setibanya di Bandara Sepinggan, Balikpapan, keduanya dijemput oleh S (pria, 26).

Setelah melakukan pengintaian, pada Selasa (17/11), petugas BNN menangkap ketiganya dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1.080,63 gram.

B dan J mengaku dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp20 juta dari bos mereka yang kini masih buron. Sementara S mengaku bila aksinya tersebut dikendalikan oleh AM.

“S mengaku mengenal AM selama lima bulan. Dalam satu bulan, ia mendapat perintah untuk mengambil narkoba sebanyak dua kali,” katanya.

Pada Rabu (18/11), pihak BNN mengamankan MD (pria, 24) yang merupakan kurir pembawa 141 butir ekstasi. Dari keterangan MD, terungkap bahwa ekstasi tersebut rencananya akan dikirim ke AM.

Setelah melakukan penelusuran, petugas BNN akhirnya membekuk AM di sebuah kamar hotel. “Meski sempat mencoba melarikan diri, AM akhirnya berhasil kami tangkap dan digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di kantor BNN di Jakarta,” kata Dedi.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia mengundang keprihatinan masyarakat. Lemahnya sistem penegakan hukum membuat para bandar narkoba tak kunjung jera dalam melakukan perbuatannya.

Upaya Kepala BNN dalam memberantas narkoba dan membuat jera para bandar diharapkan dapat mengurangi jumlah peredaran narkoba yang telah banyak merusak masa depan generasi muda penerus bangsa.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat