BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

99 PNS NTB Dijatuhi Sanksi, Ada Yang Dipecat

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Sebanyak 99 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dijatuhi sanksi disiplin mulai hukuman ringan hingga pemecatan.

“Mereka diberikan sanksi disiplin karena melakukan tindakan indispliner pegawai,” kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin seusai menyampaikan arahan pada apel disiplin pegawai di Mataram, Rabu (25/11).

Ia menuturkan, sanksi disiplin kepada 99 PNS pemerintah provinsi itu atas kesalahan yang mereka lakukan selama kurun waktu Januari hingga November 2015.

Mereka mendapatkan sanksi mulai hukuman berat sebanyak 17 orang, berupa penurunan pangkat 3 tahun 15 orang, pembebasan jabatan satu orang, dan pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat satu orang.

Sedangkan yang mendapatkan sanksi sedang sebanyak 23 orang, dengan rincian penundaan gaji berkala sebanyak 16 orang, dan turun pangkat selama satu tahun tujuh orang.

Sementara yang mendapatkan sanksi ringan, seperti teguran lisan 16 orang, teguran tertulis 24 orang, dan pernyataan tidak puas sebanyak 19 orang.

Wagub mengatakan pada September-Oktober, terdapat 69 PNS yang terbukti melakukan tindakan indispliner, di antaranya tidak ikut apel pagi 10 orang dan tanpa keterangan sebanyak 59 orang.

“Mereka sudah diberi kesempatan untuk menjadi pegawai dengan baik, bisa berkarya. Tetapi tidak dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau PNS masih terus mengulangi pelanggaran yang sama, pihaknya meminta agar mereka menyatakan pengunduran diri secara langsung, mengingat masih banyak masyarakat yang berminat menjadi PNS.

Sementara itu, Kasat Pol PP NTB Ibnu Salim mengatakan meski masih ada ditemui PNS melakukan tindakan indispliner, namun jumlah tersebut semakin berkurang jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada 2014.

“Artinya, dari pengawasan aparatur yang dilakukan secara terpadu nampak efektivitasnya karena ada sanksi dan ditindak langsung oleh BKD,” jelasnya.

Selama ini, kata dia, penegakan displin pegawai terus dilakukan, sesuai dengan arahan Gubernur NTB agar menindak dan memberikan hukuman kepada PNS yang dinilai melanggar aturan.

“Peringatan dan pengawasan terus kami lakukan, termasuk mengingatkan pimpinan SKPD untuk memberikan sanksi terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran,” jelasnya.

Kalau ada pegawai yang tidak disiplin, maka yang paling pertama memberikan sanksi adalah pimpinan SKPD, tetapi sering kali hal itu tidak dilakukan. Padahal, peringatan pimpinan SKPD mutlak diberikan kepada anak buahnya.

Pemerintah provinsi melalui keputusan gubernur telah memberikan kelonggaran kepada PNS untuk masuk kerja dari sebelumnya pukul 07.30 menjadi pukul 08.00 Wita. Begitu juga dengan jam pulang ke rumah.

“Kenapa masih ada pimpinan SKPD yang enggan memberikan saksi terhadap anak buahnya, padahal di dalam aturan itu tidak dibenarkan,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Lalu… Kini Bagaimana Status PNS dr. Mawardi ???

kicknews.today Mataram – Status dr. Mawardi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai saat ini masih ...