Anggaran Tidak Ada, Panwaslu Selayar Berencana Boikot Pilkada

ilustrasi (net)
ilustrasi (net)

 

kicknews.today Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan menyatakan adanya rencana dari salah satu Panwaslu di Sulsel yang akan memboikot pilkada karena tidak adanya anggaran sehingga berdampak pada kinerja.

“Sejak dari awal kita selalu memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah bahwa penyelenggara Pilkada itu adalah KPU dan Bawaslu/Panwaslu. Kita ini sejajar dan harus berjalan seiring,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi di Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksakan jajarannya di 11 daerah untuk bekerja jika anggaran tidak ada. Seharusnya pemerintah kabupaten memfasilitasi seluruh penyelenggara Pemilu berdasarkan perintah undang-undang.

Rencana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar memboikot Pilkada itu merupakan sikap dan bentuk kekecewaan anggotanya yang sudah berupaya keras meminta anggaran kepada Pemkab Kepulauan Selayar.

“Di dalam undang-undang jelas bahwa anggaran penyelenggara Pemilu sepenuhnya difasilitas pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD. Kami di Bawaslu Sulsel juga tidak mungkin menurunkan anggaran karena itu melanggar,” jelasnya.

Menurut Laode, pada prinsipnya Panwaslu bekerja seperti halnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yakni untuk kepentingan negara. Tapi bagaimana mereka bisa bekerja tanpa adanya fasilitas dari negara.

“Makanya pada pertemuan dengan Panwaslu beberapa waktu lalu, saya meminta mereka bekerja sesuai kemampuan saja. Itu kalau anggarannya tidak mencukupi,” ujarnya.

Tapi dirinya tidak mengetahui secara pasti jika sikap tegas seperti memboikot pelaksanaan Pilkada akan dilakukannya. Menurutnya, harusnya jika anggaran tidak ada hanya perlu menghentikan seluruh aktivitas pengawasan saja.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, akan bersikap tegas kepada pemerintah daerah menyusul belum dicairkannya anggaran tambahan yang diusulkannya dan berdampak pada tidak terbayarkannya gaji petugas.

“Kami akan bersikap tegas karena kami kurang dianggap sebagai penyelenggara pilkada padahal kedudukan Panwaslu bersama KPU itu setara,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Abdul Kadir.

Dia mengatakan, kekurangan anggaran Panwaslu sudah terjadi sejak lama dan bahkan pihaknya sudah melakukan pengiritan tetapi tetap belum juga bisa menutupi anggaran pengawasan.

Karenanya, pihaknya kemudian mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,5 miliar. Namun tetap tidak mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah.

“Kami sebelumnya telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,5 miliar, namun Pemkab Selayar belum memberikan respon apakah akan mengucurkan atau tidak,” katanya.

Abdul Kadir mengaku bahwa anggaran pengawasan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah itu sebanyak Rp4 miliar dan sampai saat ini pihaknya baru mendapatkan Rp1,5 miliar.

Sebelumnya, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keungan KPU RI Pujiastuti saat menghadiri rapat koordinasi pengawalan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada serentak 11 Kabupaten di Sulawesi Selatan itu mengatakan, pilkada adalah perintah undang-undang.

Dia mengatakan, bagi daerah yang sengaja menunda penandatanganan kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan alasan anggaran tidak rasional harus dikaji ulang.

Apabila proses pengkajian yang memakan waktu lama dan terancam daerah tersebut tidak menggelar Pilkada hanya karena tidak didukung anggaran yang cukup, maka akan ada sanksi karena dianggap tidak mendukung dan mematuhi perintah undang-undang.

“Kalau alasan anggaran tidak rasional sehingga mengakibatkan pilkada tertunda harus diberikan sanksi. Tapi pemberian sanksi tersebut tidak bisa diberikan begitu saja, tapi harus diidentifikasi lebih dulu apa akar permasalahannya,” katanya.

Dia mengaku, pelanggarannya itu yakni melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Untuk diketahui, dari 11 daerah yang menggelar pilkada di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten yang memiliki anggaran pilkada terbatas adalah Kabupaten Selayar. Kabupaten itu memiliki anggaran Pilkada hanya Rp9 miliar. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat