Terima 73 Pengaduan, Masyarakat NTB Mulai Paham Tugas OJK.

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram- Kantor Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat telah menerima sebanyak 73 pengaduan dari masyarakat sepanjang Januari-Oktober 2015, di mana rata-rata terkait persoalan hak dan kewajiban nasabah perbankan.

“Jumlah pengaduan yang sudah masuk menunjukkan trend peningkatan dibanding tahun 2014, dengan jumlah di bawah 50-an pengaduan,” kata Kepala Bagian Pengawasan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Aprillah, HS, di Mataram, Kamis (19/11).

Peningkatan jumlah pengaduan, menurut dia, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat NTB terkait fungsi dan tugas OJK sudah mengalami peningkatan.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor industri keuangan nonbank (IKNB).

“Peningkatan jumlah pengaduan ini menjadi indikator bahwa masyarakat sudah mengetahui kemana mereka harus mengadu terkait persoalan industri jasa keuangan,” kata Aprillah.

Seluruh pengaduan dari masyarakat, kata dia, diselesaikan melalui upaya mediasi untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua pihak.

Namun, sebelum upaya mediasi dilakukan, OJK NTB terlebih dahulu menyarankan nasabah untuk melapor ke bank terkait masalah yang mereka hadapi, sehingga bisa diselesaikan terlebih dahulu secara internal.

“Tapi kalau belum puas atas solusi yang diberikan pihak bank, ya ke OJK dan kami selalu siap memfasilitasi upaya penyelesaian secara bijaksana,” ujarnya.

Aprillah mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keberadaan OJK agar mereka lebih pandai, cerdas dan tidak hanya mengenal industri jasa keuangan bank dan nonbank, tapi juga dikenalkan dengan dunia investasi.

Upaya sosialisasi dilakukan ke kampus-kampus negeri dan swasta yang ada di NTB, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pondok pesantren dan majelis taklim, serta unsur TNI/Polri.

“Kami juga menyosialisasikan peraturan OJK dan undang-undang perbankan kepada pelaku industri jasa keuangan bank dan nonbank, agar mereka memahami regulasi dalam menjalankan usaha dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat