Pansus Pelindo : Kontrak JICT Ada Indikasi Perampokan Kekayaan Negara

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin rapat perdana Panitia Khusus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10). (antara foto)
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin rapat perdana Panitia Khusus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10). (antara foto)

 

kicknews.today Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Pelindo II, Daniel Johan mengungkapkan pascarapat Pansus dengan tiga konsultan keuangan, diperoleh fakta bahwa kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta antara Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding, merugikan negara.

“Kontrak JICT bukan hanya kesalahan manajemen Pelindo II namun juga ada indikasi unsur perampokan kekayaan dan aset negara,” kata Daniel Johan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya terkait rapat Pansus dengan tiga konsultan keuangan PT Pelindo II yaitu Deutsche Bank (DB), Financial Research Institute (FRI), dan Bahana Securitas, Rabu (18/11).

Keterangan kedua pihak itu menurut Daniel, dikaitkan Pansus Pelindo II untuk menilai klaim Dirut Pelindo II RJ Lino bahwa JICT akan lebih menguntungkan bila dikelola asing, dalam hal ini Hutchinson Port Holding (HPH), perusahaan asal Hong Kong.

FRI mengungkapkan bahwa apabila Indonesia menjalankan sendiri JICT maka akan lebih untung daripada dikelola HPH. Namun DB dalam paparannya menurut dia, dijelaskan bahwa akan lebih menguntungkan apabila dikelola HPH.

“Seperti disampaikan DB kepada Pansus, bahwa bila kontrak pengelolaan JICT dengan HPH habis pada 2019 dan lalu diperpanjang, Indonesia hanya mendapat 200 juta dolar melalui PT. Pelindo II,” ujarnya.

Daniel mengatakan DB menilai kalau tidak diperpanjang, Indonesia harus mengembalikan ke HPH sebesar 400 juta dolar.

Menurut dia, asumsi itu muncul karena dihitung bahwa nilai aset JICT pada 2019 adalah 800 juta dolar AS, 51 persen saham JICT adalah milik HPH dan itu senilai 400 juta dolar AS.

“Padahal sebenarnya di kontrak yang ditandatangani tahun 1999, jelas tertulis bahwa saat putus kontrak, maka Indonesia hanya wajib mengembalikan 50-60 juta dolar AS sehingga bukan 400 juta dolar AS,” ujarnya.

Daniel mengatakan meskipun logika DB diikuti, tetap saja Indonesia merugi karena Pelindo II hanya mendapat fee di muka 200 juta dolar AS. Artinya menurut dia, aset hanya dinilai 400 juta dolar AS dan 49 persen saham Indonesia hanya dinilai 200 juta dolar AS.

“Kalau dianggap aset 400 juta dolar, kita kasih 49 persen, kita dapat 200 juta dolar, dari aset itu saja kita rugi,” katanya.

Dia menilai Indonesia mengalami kerugian ganda karena HPH mendapatkan hak pengelolaan JICT yang jauh lebih menguntungkan.

Daniel menegaskan sebenarnya Direksi Pelindo II bisa menghentikan kerugian negara itu jika berpegang pada kontrak yang diteken dengan HPH di 1999. Dalam kontrak itu menurut dia, Indonesia hanya membayar 50-60 juta dolar AS jika membatalkan kontrak dengan HPH.

“Namun DB mengklaim tidak tahu karena datanya tidak diberikan pihak Manajemen Pelindo II,” ujarnya.

Dia mengatakan dengan aset 800 juta dolar AS, Indonesia memberikannya kepada asing sebesar 50 persen saham dan kita hanya diberi 200 juta dolar.

Selain itu menurut dia kerugian Indonesia bertambah karena uang hasil pengelolaan diambil pihak asing.

“Karena itu, sudah jelas indikasi pembiaran perampokan kekayaan negara lewat Pelindo II,” katanya.

Daniel menegaskan, pengelolaan sebuah pelabuhan, apakah rugi atau untung, harus tetap dikelola pihak di dalam negeri karena pelabuhan adalah pintu gerbang Indonesia. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat