Lurah Datangi Ditreskrimsus Polda NTB Klarifikasi Penjualan Aset Desa

Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti (net)
Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti (net)

 

kicknews.today Mataram – Lurah Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mendatangi Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, guna memberikan klarifikasi terkait penjualan aset desa diwilayah pemerintahannya.

Lalu Sukisman, Lurah Gerung Utara kepada wartawan di Mataram, Selasa, membenarkan bahwa dirinya didampingi Mantan Kepala Desa Gerung Lalu Senopati, datang ke hadapan polisi guna memberikan keterangan terkait penjualan aset desa.

“Iya, kami hanya mengklarifikasi laporan penjualan aset desa yang ada diwilayah saya,” kata Sukisman.

Selain itu, dalam klarifikasinya Sukisman membeberkan bahwa dirinya juga turut menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset desa yang diduga bermasalah sesuai dengan laporan masyarakat.

“Ada dokumen juga, seperti surat penetapan dari gubernur, rekomendasi dari bupati, dan rekomandasi desa atau lurah, ucap Sukisman.

Ia menjelaskan, tanah bekas kantor desa itu tidak termasuk aset pemda, melainkan milik Desa (Lurah Gerung Utara). Melainkan, lanjutnya, tanah yang berada di dekat Polsek Gerung itu merupakan hibah.

“Bukan aset pemda seperti yang diklaim pelapor. Melainkan, tanah didekat Polsek itu, adalah tanah hibah. Kami punya surat keterangan hibah dari pemilik tanah tersebut,” ujarnya.

Ia menuturkan, penjualan tanah yang kini diduduki supermarket itu telah dilego sebelum dirinya menjabat Lurah. Saat itu, Gerung Utara yang masih tercatat sebagai desa itu dibawah kendali Lalu Senopati.

“Saat saya menjabat itu sudah dijual dan yang menjabat Kades kala itu, Lalu Senopati,” kata Sukisman.

Lebih lanjut, sebelumnya pernah ada rencana untuk membangunan kantor baru. Tapi saat itu terbentur dengan dana yang kurang mendukung. “Selain itu terjadi pemekaran Gerung Utara dan Selatan. Uang itu sebagian dialirkan ke Gerung Selatan untuk membangunan kantor juga,” ucapnya.

Meskipun dapst aliran, uang hasil penjualan itu diketahui tidak cukup digunakan membangunan kantor. Sehingga, dana itu dihabiskan untuk membeli tanah seluas 13 are.

“Hasil penjualan bekas kantor desa seluas 2,8 are itu sudah kami beli tanah lagi seluas 13 are,” katanya.

Jadi pericianya, tanah itu sebagiannya dilego kepada pihak supermarket. Sisanya disewakan pada penduduk setempat dengn harga sewa Rp2 juta per tahun.

“Uang sewa tanah itu kami pakai untuk bayar tiga tenaga honor. Sebulan kami gaji Rp900 ribu per orang. Honorer itu murni kita yang gaji,” ujarnya menjelakan penggunaan uang sewa Rp2 juta per tahun.

Penjualan ini, kata Sukiman tidak serta merta hasil keputusan sepihak. Melainkan, penjualan ini turut melibatkan banyak pihak dan atas dasar musyawarah antara yang lurah lama dan baru.

“Ada surat penetapan dari gubernur juga, jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam penjualan dua lokasi tanah ini,” ujar Sukisman.

Sementara itu, mantan Kades Gerung Utara Lalu Senopati, menjelaskan, penjualan bekas kantornya itu dahulunya masih berstatus desa, belum menjadi lurah. Sehingga, lahan tersebut masuk dalam aset milik desa.

“Dari awal sudah ada surat dari Gubernur untuk penjualan bekas Kantor Desa Gerung Utara. Kalau tidak salah Tahun 2000-an. Saya waktu itu masih menjadi kades,” kata Senopati.

Menurut surat rekomendasi dari gubernur, jelasnya, memperbolehkan aset desa untuk dijual. Apalagi, saat itu Gerung Selatan mendesak agar aset lama itu segera dijual guna kebutuhan pembangunan kantor desanya.

“Penjelasan ini yang tidak diketahui oleh pelapor. Penjualan ini sudah ada surat rekomendasi dari Gubernur,” ujarnya.

Ia menambahkan, bekas kantor itu dijual dengan harga Rp300 juta. Uang tersebut sebagiannya diberikan kepada Lurah Gerung Selatan. Sebenarnnya tidak ada masalah, katanya.

Tempat terpisah, Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, permintaan keterangan terhadap Lurah Gerung Selatan dan mantan Kades Gerung, menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkit penjualan aset. Namun, pemanggilan mereka hanya sebatas klarifikasi saja.

“Hanya diklarifikasi saja. Karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat, sehingga kami melakukan pengumpulan data dan keterangan,” ujarnya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat