BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Bukan Janji Biasa, Menyimak Debat Calon Kepala Daerah

ilustrasi
ilustrasi

 

ceritakita.kicknews.today – Alhasil pesta demokrasi sebentar lagi akan digelar. Kepala Negara menegaskan pilkada serentak 2015 merupakan agenda bersejarah karena baru pertama kali rakyat di 269 daerah memilih langsung secara serentak.

Dalam pilkada akhir tahun ini, akan dipilih sembilan gubernur-wakil gubernur di tingkat provinsi dan 224 bupati-wakil bupati, serta 36 wali kota-wakil wali kota di tingkat kabupaten-kota secara serentak.

Dan ada satu bagian pilkada yang layak untuk disimak, yaitu acara perdebatan antarcalon kepala daerah dalam masa kampanye, ini merupakan salah satu peristiwa menarik dari semua rangkaian pilkada menjelang penyelenggaraannya secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

Berbagai rencana program kerja (Bukan janji biasa) yang ditawarkan menggiurkan rakyat untuk memilih para calon plus dukungan dari tim sukses mereka.

Walaupun masyarakat (sebenarnya) tahu semua program kerja (bukan janji biasa) itu sudah terlalu sering ditawarkan, namun menyimak acara debat para calon tetap layak untuk diikuti.

Pada debat 27 Oktober lalu, misalnya, dua pasangan calon bupati/wakil bupati Kediri, Jawa Timur, adu program kerja 100 hari setelah terpilih. Calon Bupati nomor urut 1 Haryanti ingin membuat birokrasi menjadi lebih baik dengan sistem teknologi dan wakilnya, Masykuri menambahkan bahwa birokrasi model itu akan meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Seluruh PNS akan bisa mengetahui tupoksinya. Mereka bisa membuat rencana kerja mingguan, bulanan,” kata Masykuri.

Tidak mau kalah, pasangan nomor urut 2, calon bupati Ari Purnomo mengatakan bahwa pihaknya akan mempertanggungjawabkan program kerjanya dan berjanji objektif menjalankan kerjanya, sedangkan wakilnya, Arifin Tafsir, menambahkan bahwa akan lebih meningkatkan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Rakyat akan diajak berbicara, diskusi guna program Kabupaten Kediri lebih baik.

“Kami efektifkan komunikasi dengan seluruh lapisan, kendala yang dihadapi serta solusinya. Kami ajak diskusi guna membangun Kediri lebih baik. Masyarakat di Kabupaten Kediri harus sejahtera,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menyelenggarakan dua kali debat antarcalon. Debat kedua berlangsung pada tanggal 15 November 2015 dengan mengagendakan perdebatan yang menjadi prioritas kedua calon tersebut.

Kericuhan mewarnai pelaksanaan debat. Seperti di Palu pada tanggal 4 November lalu, acara debat calon gubernur/wakil gubernur Sulawesi Tengah putaran kedua, ricuh hingga akhirnya ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Penundaan itu dilakukan karena pertanyaan yang sudah disusun oleh tim pakar dari akademisi Universitas Tadulako ketinggalan di Kantor KPU Sulawesi Tengah. Debat tersebut dimoderatori Rektor IAIN Palu Prof. Dr. Zainal Abidin dengan tiga tim pakar diketuai Dr. Selamet Riyadi, M.Si., tetapi pertanyaan ternyata tak kunjung diserahkan kepada moderator.

“Soal sudah kami serahkan ke KPU, ternyata mereka lupa bawa ke acara ini,” kata Selamet.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Sahran Raden mengakui kelalaian tersebut.

Debat calon bupati Bone Bolango, Gorontalo, juga sempat ricuh. Ketua KPU Darwis Hasan diserang sejumlah pendukung calon karena tidak ada sesi sanggahan pada sesi perdebatan.

Ronal Alibasa, anggota DPRD Bone Bolango, mengatakan bahwa dalam hasil rapat bersama antara KPU, Panwaslu serta petugas penghubung (LO) pasangan calon, yang membahas mekanisme debat calon, telah disepakati akan ada sesi sanggahan oleh pasangan calon. “Sesi sanggahan sangat perlu, biar rakyat tahu seperti apa kualitas pemimpin, akan pertanyaan yang dilemparkan dan jawaban yang diberikan,” kata Ronal. Kesepakatan yang telah dibuat saat rapat bersama tersebut, ternyata dalam pelaksanaan debat, sesi sanggahan tersebut tidak ada, KPU mengubah seketika tanpa ada pemberitahuan kepada LO pasangan calon.

Bahkan, debat pasangan calon bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Oktober lalu, menjadi ajang saling serang dan bahkan salah satu pasangan calon dituding sebagai calon boneka. “Imran Yusuf-Andi Said Patombongi tidak pernah didengar mendaftar ke partai, tetapi akhirnya diusung beberapa partai. Ini sangat mengherankan,” ujar calon Bupati Maros Husain Rasul.

Meskipun menjadi ajang saling serang dan menjatuhkan, dalam debat pasangan calon bupati dan wakil bupati itu tetap berjalan lancar dengan pengawalan aparat kepolisian. Terdapat tiga pasangan calon bupati Maros, yakni Imran Yusuf-Andi Said Patombongi (Iman), Andi Husain Rasul-Sudirman (Hadir), dan Hatta Rahman-Andi Harmil Mattotorang (Hatita).

Andi Said Patombongi membantah dirinya dan pasangannya merupakan pasangan calon boneka. “Kami ini bukan boneka karena kalau boneka pasti KPU Maros tidak akan meloloskan kami. Selain itu, logikanya boneka itu tidak bisa memiliki anak, tetapi kami memiliki anak,” kata Andi.

Pasangan Hadir juga menyinggung kualitas jalan beton yang dibuat bupati lama, pasangan Hatita. Sudirman menyebutkan kualitas jalan beton rintisan Hatta Rahman-Andi Harmil Mattotorang masih kalah dengan kualitas beton pada zaman Andi Nadjamuddin Aminullah. Hal itu dijawab oleh Hatta yang menyebut pasangan calon tidak berhak menilai kualitas jalan. Hatta mengatakan bahwa dirinya bersama Harmil sukses membangun jalan beton sepanjang 580 km, sedangkan Nadjamuddin pada periode pemerintahannya hanya 70 km.

Sementara itu, di Kalimantan Utara, provinsi termuda dan pertama menyelenggarakan pilkada, pengamanan tahapan pilkada serentak untuk debat antarcalon gubernur/wakil gubernur pada tanggal 7 November lalu berlangsung ketat. Perdebatan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Jusuf SK-Marthin dan Irianto Lambrie-Udin Hianggio. Setiap tamu yang masuk ruangan diperiksa ketat aparat keamanan dengan menggunakan pendeteksi logam (metal detector).

Debat publik calon bupati Malang, Jawa Timur, pada tanggal 10 November mengusung empat subtema yang wajib dikuasai oleh masing-masing pasangan calon, yakni soal pelayanan masyarakat, kemajuan daerah, kesinambungan program daerah dan pusat, serta memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perdebatan dibagi menjadi beberapa segmen seperti pemaparan visi dan misi pasangan calon, pendalaman visi dan misi oleh panelis, tanya jawab antarpasangan calon, dan pernyataan penutup.

Persaingan ketat antarkepala daerah memicu kerawanan keamanan. Presiden RI Jokowi meminta aparat keamanan agar siap siaga mengantisipasi setiap potensi kerawanan selama pelaksanaan pilkada.

“Kepada jajaran keamanan, saya instruksikan jangan berperan seperti pemadam kebakaran,” kata Presiden ketika membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta, 12 November lalu.

Presiden meminta aparat keamanan memetakan wilayah rawan konflik dan melakukan langkah antisipasi sehingga potensi kerawanan bisa dicegah.

“Jangan sampai yang kecil membesar. Jangan sampai embrio kecil menjadikan kita malu. Sekecil apa pun kejadian, baik Kapolres, Kajari, Dandim, Kajati, Pangdam, maupun Polda, bisa mendeteksi secepatnya sebelum embrio membesar,” kata Presiden.

Pilkada serentak 2015 merupakan agenda bersejarah karena baru pertama kali rakyat di 269 daerah memilih langsung secara serentak. Dalam pilkada akhir tahun ini, akan dipilih sembilan gubernur/wakil gubernur di tingkat provinsi dan 224 bupati/wakil bupati, serta 36 wali kota/wakil wali kota di tingkat kabupaten/kota secara serentak.

Presiden juga mengingatkan bahwa pilkada harus menghasilkan pimpinan daerah yang kompeten dan efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat. *


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today

Dalam Kategori Ini

H Ahyar Abduh Nyoblos Di TPS 8

  kicknews.today Mataram – Calon Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menggunakan hak pilihnya di ...