PLN NTB Klaim Sebagian Besar Warga Tak Layak Dapat Subsidi listrik

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Barat mengklaim sebesar 65 persen atau 560.369 dari total 862.107 pelanggan daya 450 dan 900 volt ampere tidak layak menikmati subsidi energi listrik karena tergolong warga mampu.

Manajer Bidang Niaga PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Aris Suwardiyanto, di Mataram, Senin (16/11), mengatakan pihaknya sudah melakukan survei seperti yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), untuk mengetahui kondisi pelanggan secara riil.

“Kami ikut-ikutan seperti TNP2K melakukan survei dan melihat kondisi di lapangan, ternyata cukup lumayan mencengangkan, pelanggan 450 dan 900 volt ampere (VA) yang layak disubsidi hanya 35 persen,” katanya.

Dia menyebutkan, jumlah pelanggan PLN di NTB, yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebanyak 1.007.380 pelanggan, di mana sebagian besar didominasi pelanggan R1 atau daya 450 dan 900 VA, yakni 862.107 pelanggan. Sisanya adalah pelanggan daya 1.300 VA, 2.200 VA dan 3.500 VA atau yang tidak disubsidi pemerintah.

Sementara pelanggan dengan daya 450 dan 900 VA hingga saat ini masih menikmati subsidi energi listrik dari pemerintah.

“Kalau sesuai survei TNP2K, ternyata dari total 44 juta pelanggan PLN menggunakan daya 450 dan 900 VA secara nasional, hanya 15 juta yang layak dipasangkan daya itu atau yang berhak menikmati subsidi listrik,” ujarnya.

Menurut Aris, para pelanggan yang mampu dari segi ekonomi seharusnya membantu pelanggan yang benar-benar tidak mampu, bukan sebaliknya ikut menikmati dana subsidi pemerintah.

“Ini sama saja memakan harta kaum miskin, kondisi ini apakah perlu fatwa karena faktanya kecil sekali yang layak menerima subsidi,” ucapnya.

Dengan kenyataan sebagian besar pelanggan bersubsidi tergolong mampu, kata dia, merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi PLN Wilayah NTB. Sebab, kondisi tersebut menyangkut masalah kepedulian dan kesadaran dari pelanggan yang saat ini masih menikmati subsidi dari pemerintah.

“Kalau menurut saya ini sebuah upaya yang harus dilakukan dari kedua belah pihak, pelanggan itu sendiri, pemerintah dan PLN. Utamanya pemerintah didukung kalangan ulama dengan fatwanya karena subsidi ini hak dari kaum kurang mampu,” kata Aris.

Agar tidak menambah jumlah pelanggan daya 450 dan 900 VA dari kalangan ekomi mampu, kata dia, pihaknya mewajibkan calon pelanggan penerima subsidi menunjukkan kartu keluarga sejahtera (KKS) atau sejenisnya. Jika tidak, maka calon pelanggan tersebut harus memasang daya minimal 1.300 VA ke atas atau nonsubsidi.

“Bukan berarti pemerintah dan PLN mau menghapus daya yang disubsidi itu, atau menaikkan harganya. Tapi prinsipnya masih terapkan 450 dan 900 VA, khusus bagi yang benar-benar miskin dan dan rentan miskin,” katanya.

Dia menambahkan, sementara bagi pelanggan yang masuk dalam kategori pelanggan mampu dari segi ekonomi, tapi masih menikmati subsidi pemerintah, maka dialihkan ke daya nonsubsidi secara bertahap dimulai dari pelanggan dengan pemakaian energi listrik tinggi, tapi daya terpasang kecil (450 dan 900 VA).

Upaya tersebut dilakukan sambil menunggu kebijakan resmi dari pemerintah terkait peralihan dari sebagian besar pelanggan 450 dan 900 VA yang tidak layak menikmati subsidi menjadi pelanggan nonsubsidi dengan daya minimal 1.300 VA ke atas.

“Tentu kebijakan yang kami terapkan ada yang menolak, tapi kami akan sosialisasi dulu, memberikan pemahaman mengenai aturan pelanggan yang berhak menerima subsidi pemerintah,” kata Aris. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat