Kejati NTB Diminta Usut Aset BIL

ilustrasi
ilustrasi

 

kicknews.today Mataram – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Ruslan Turmuzi meminta Kejaksaan Tinggi NTB turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap sejumlah aset daerah di Bandara Internasional Lombok (BIL).

“Mestinya kejaksaan dilibatkan untuk menagih adanya kerugian negara dalam kerja sama pemerintah provinsi dan PT Angkasa Pura I BIL. Karena sudah jelas di balik kerja sama aset itu ada kerugian negara,” tegas Ruslan Turmuzi di Mataram, Sabtu.

Menurutnya, kerja sama Pemerintah Provinsi NTB dan PT Angkasa Pura I selaku pengelola BIL dimulai pada tahun 2006. Dalam kerja sama itu ada dua butir perjanjian kerja sama yang disepakati antara Pemerintah Provinsi dan PT AP I, yakni kerja sama yang saling menguntungkan dan ada penilaian aset pemerintah daerah oleh tim appraisel. Namun, dalam pelaksanaannya dari dua butir kesepakatan tersebut, hanya penilaian aset oleh tim appraisel yang tidak dilakukan.

“Inilah letak permasalahannya, bagaimana mau menghitung keuntungan kalau nilai aset pemerintah daerah yang ada di BIL saja tidak diketahui waktu itu. Mestinya sebelum ada kerja sama harus ada laporan appraisel yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kontribusi PT AP I terhadap aset yang ada di BIL,” jelasnya.

Politisi PDIP itu menambahkan, sejak BIL beroperasi tahun 2010, perjanjian appraisel report itu tidak pernah dilaksanakan. Baru pada saat rencana pemerintah provinsi untuk menjual aset tersebut, nilai aset tersebut baru dihitung pada tahun 2013.

“Jangan karena ini ingin dijual baru kita melibatkan tim appraisel, kenapa ini tidak dilakukan dari dulu. Apakah ini hanya akal-akalan sehingga tidak dari dulu itu (apresel, red) dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ruslan mengatakan kalau itu sudah dilakukan semestinya secara matematis, pemerintah provinsi sudah mendapat konribusi dari PT AP I. Tetapi hingga hari ini, kontribusi yang diharapkan tidak kunjung diperoleh.

“Pemerintah provinsi sudah kecolongan selama ini. Setelah bandara selesai pembangunannya, mestinya appraisel report harus ada. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang harus diberikan PT AP I terhadap daerah. Jika tidak ada itu, pemerintah provinsi sudah merugikan negara dan kejaksaan harus turun tangan dalam masalah ini,” cetusnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil penghitungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusra, terhadap aset milik Pemprov NTB yang berada di BIL, diantaranya areal apron (parkir pesawat) seluas 48.195 meter persegi yang bernilai Rp77,1 miliar lebih, dan taxiway (areal parkir taksi) seluas 13.859,34 meter persegi bernilai Rp29,36 miliar lebih.

Selanjutnya, areal pelayanan jalan (service road) seluas 6.897 meter persegi bernilai Rp6,9 miliar lebih, dan areal pendaratan heli (heli pad) seluas 450 meter persegi bernilai Rp1,49 miliar lebih.

Total nilai keempat jenis aset Pemprov NTB di BIL itu mencapai Rp114,86 miliar lebih, atau meningkat setelah dilakukan penilaian wajar oleh DJKN Bali dan Nusra, karena nilai sebelumnya sebesar Rp109 miliar lebih. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat