BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Praktisi : Kejaksaan Harus Obyektif Hentikan Penanganan Perkara

Praktisi hukum dari Universitas Mataram (Unram) Dr Muh Risnain mengingatkan pihak kejaksaan untuk bersikap lebih objektif dalam menyampaikan alasannya menghentikan penanganan perkara.  (net)
Praktisi hukum dari Universitas Mataram (Unram) Dr Muh Risnain ingatkan pihak kejaksaan untuk lebih objektif dalam menghentikan penanganan perkara – ilustrasi – universitas mataram (net)

 

 

kicknews.today Mataram – Praktisi hukum dari Universitas Mataram (Unram) Dr Muh Risnain mengingatkan pihak kejaksaan untuk bersikap lebih objektif dalam menyampaikan alasannya menghentikan penanganan perkara.

“Walaupun dalam KUHAP telah disebutkan bahwa penyidik jaksa memiliki kewenangan diskresi untuk menghentikan sebuah penanganan perkara, namun tetap harus dengan alasan-alasan yang objektif,” kata Risnain kepada wartawan di Mataram, Jumat.

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Unram itu mengungkapkan hal tersebut setelah menyoroti pemberitaan mengenai penanganan perkara yang dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, yakni penyidikan kasus Dermaga Apung Gili Gede.

Kejari Mataram melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad dalam jumpa persnya, Rabu (11/11), mengungkapkan dihentikannya penanganan kasus dugaan korupsi Dermaga Apung Gili Gede, karena penyidik tidak menemukan alat bukti yang mengarah pada unsur pidana.

Awalnya, penyidik menduga bahwa ada sejumlah barang yang tidak digunakan sesuai dengan spesifikasi anggarannya. Atas dasar itu, statusnya kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun belum ada penetapan siapa tersangkanya.

Kemudian, dalam tahap akhir penyidikannya, penyidik jaksa melakukan pemeriksaan dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjadi tahanan titipan di Kejati Nusa Tenggara Timur. Keduanya terseret dalam kasus yang mirip dengan di NTB, yakni soal dermaga.

Kedua saksi tersebut yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Kementerian Transmigrasi dan Pembangunan Daerah tertinggal (KTPDT) dan seorang konsultan pengawas proyek. Kejari Mataram menilai, keterangan kedua saksi tersebut sangat menentukan kepastian hukum proyek yang anggarannya bernilai Rp6,1 miliar itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Risnain menilai bahwa penyidik jaksa Kejari Mataram kurang profesional dalam menangani sebuah perkara pidana, khususnya korupsi.

“Kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, harusnya sudah ada tersangka dan sedikitnya ada dua alat bukti,” ujarnya.

Apalagi ditambah kurun waktu yang digunakan penyidik jaksa dalam tahap penyidikan sudah cukup lama, terhitung sejak 22 Mei 2015, uakni saat terungkapnya kasus pemerasan Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat oleh jaksa gadungan yang memanfaatkan kasus tersebut.

Terkait hal itu, Risnain menuturkan, pihak kejaksaan tidak perlu terburu-buru mengejar target penuntutan, namun diharapkan untuk lebih fokus terhadap penanganan sebuah perkara.

Untuk itu, ia menyarankan kewenangan diskresi penghentian sebuah penanganan perkara yang ada di tangan penyidik jaksa, sebaiknya dikeluarkan saat kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, bukan sebaliknya di tahap penyidikan, agar tidak menimbulkan ekspektasi tinggi di mata masyarakat.

“Kalau penanganannya seperti ini, dihentikan di tahap penyidikan, maka timbul pertanyaan besar di masyarakat, bahkan kejaksaan bisa dipandang buruk kinerjanya,” kata Risnain.

Sebelum menghentikan kasus, lanjutnya, sebaiknya kejaksaan turut menggandeng ahli untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Hal itu sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK atau BPKP.

“Kalau dari kejaksaan, tidak bisa menafsirkan ada atau tidaknya kerugian negara. Dalam aturan, sudah ada lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara,” ucap Risnain.

Atas dasar itu, ia menilai perhitungan secara fisik sangat penting dan perlu digali lebih dalam lagi, yakni dengan meminta bantuan dari BPK atau BPKP.

Terlepas dari pembahasan tentang kinerja kejaksaan dalam menangani sebuah perkara, Risnain tidak bermaksud untuk mengkritik yang sifatnya menjatuhkan. “Saya justru ingin memberikan semangat kepada pihak kejaksaan untuk lebih profesional dalam menangani perkara, khususnya korupsi.

“Bukan maksud mengomentari dengan cara ‘membabi buta’, tapi niatnya untuk memberikan semangat agar kejaksaan bisa lebih profesional dalam menangani perkara pidana,” ujarnya. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today

Dalam Kategori Ini

Bupati Lombok Utara akan Atraksi saat HUT KLU

  Lombok Utara – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) yang jatuh besok pagi Jum’at (21/7) ...