BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Dana Hibah Lingkungan Kota Mataram Terancam Gagal

ilustrasi (net)
ilustrasi (net)

kicknews.today Mataram – Rencana pemberian dana hibah masing-masing sebesar Rp50 juta ke 321 lingkungan atau setingkat dusun di desa di kelurahan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2016 terancam gagal.

“Hibah Rp50 juta per lingkungan itu cukup besar, apalagi lingkungan bukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena itu kita tidak mau ada persoalan di kemudian hari terkait dengan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ),” kata Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani di Mataram, Senin.

Saat memimpin rapat pimpinan, Selly mengatakan, pembuatan SPJ dari penggunaan dana tersebut tidak boleh dianggap gampang, apalagi tidak sedikit kepala lingkungan (kaling) yang usianya sudah uzur.

“Penggunaan anggaran hibah ini harus jelas, sementara kaling kita banyak yang sudah tua, bagaimana mereka bisa mengurus SPJ,” katanya.

Terkait dengan itu, pemerintah kota berencana mencari cara lain untuk memberikan perhatian kepada kaling.

Salah satunya meningkatkan kesejahteraan kepala lingkungan dengan menaikkan gajinya sesuai dengan upah minimum kota (UMK).

“Kami lebih baik memberikan gaji sesuai UMK sebesar Rp1.550.000, dari gaji yang saat ini Rp800 ribu per bulan,” ujarnya.

Namun demikian, terkait dengan bentuk keputusannya terlebih dahulu dibicarakan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis bersama dengan dewan.

“Jika gaji kaling sudah dinaikkan, kita ingin masalah sampah dan kebersihan selesai di tingkat lingkungan,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, jika dana mencukupi, gaji kaling bisa dinaikkan.

“Untuk niat ibu penjabat itu, akan kita coba lihat posisi anggarannya. Kalau memungkinkan, itu bisa jadi pilihan pengganti dana hibah tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, prediksi kebutuhan anggaran untuk kenaikan gaji kaling ini sekitar Rp2,8 miliar pertahun.

Namun demikian, dalam hal ini legislatif harus tetap dilibatkan untuk membuat kesepakatan terhadap realisasi rencana tersebut.

Sementara, sambungnya, jika polanya tetap menggunakan dana hibah maupun bansos, maka harus ada mekanisme yang ditempuh agar semua kali mampu mengisi SPJ dengan baik dan benar.

“Kita perlu juga melakukan pelatihan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang berimplikasi pada penyalahgunaan anggaran,” sebutnya. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today

Dalam Kategori Ini

Pembangunan Mataram Banyak Fokus di Lingkar Selatan

  Mataram – Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, merencanakan pembangunan “green belt” atau sabuk hijau ...