BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Pengamat : Kebijakan Asesmen Penjabat Walikota Mataram Kurang Tepat

Hj. Putu Selly Andayani
Hj. Putu Selly Andayani

kicknews.today Mataram – Sejumlah pakar hukum di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menilai kebijakan Penjabat Wali Kota Mataram untuk melakukan asesmen terhadap pejabat yang sedang menjabat kurang tepat.

“Asesmen yang dilakukan penjabat bagus, tetapi kelemahanya dilakukan hanya kepada pejabat yang sedang menduduki jabatan dan terbatas,” kata Dr H Zainal Asikin, SH, SU di Mataram, Rabu.

Pernyataan itu dikemukakan dalam rapat pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, SH dan pimpinan Komisi DPRD Kota Mataram dengan sejumlah pakar hukum terkait pembahasan kebijakan penjabat wali kota.

Pertemuan itu dihadiri juga oleh Prof Dr H Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH M.Hum, Prof Dr H M Galang Asmara, SH, M.Hum dan DR MA Muazar Habibi, SPsi, M.Psych, MPd, yang merupakan dosen dari Universtas Mataram.

Dalam kesempatan itu, H Zainal Asikin, mengatakan semestinya jika penjabat wali kota ingin melakukan asesmen, maka asesmen dilakukan kepada seluruh pejabat dan pegawainya.

“Pada prinsipnya asesmen dilakukan untuk memetakkan kemampuan pejabat sesuai kompetensinya, sehingga harus dilakukan kepada semua pegawai agar kita bisa mengukur kompetensi pejabat yang akan menempati jabatan,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, sebenarnya semua itu sudah memiliki aturan yang jelas dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk aturan tentang larangan mutasi bagi penjabat kepala daerah.

“Dengan demikian, tidak ada yang disebut dengan kekosongan norma, kekaburan norma, maupun konflik norma” sebutnya.

Karena itu, ia berharap penjabat dapat melaksanakan tugasnya sebagai penjabat salah satunya mengawal pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) agar berlangsung dengan baik, tertib dan lancar.

“Jika semua itu bisa berjalan dengan lancar, maka pemerintah kota akan lebih mudah untuk menyelesaikan program-program selanjutnya termasuk RAPBD 2016,” katanya.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum lainnya Prof Dr H M Galang Asmara, SH, M.Hum menilai, kebijakan asesmen yang dilakukan penjabat wali kota dinilai tidak efektif karena menimbulkan kegaduhan terhadap kerja PNS.

Pasalnya, asesmen yang dilakukan bertujuan untuk mutasi yang tentunya berindikasi kepentingan politik yang justru menyebabkan kinerja pejabat terganggu.

“Asesmen sebenarnya sangat bagus jika tujuannya baik, tapi jangan asesmen dengan tujuannya politik dan mutasi itu tidak efisien,” sebutnya.

Seperti dikethaui, katanya, seorang penjabat ditunjuk untuk mengisi kekosangan sementara agar tugas dan pelayanan masyarakat tidak terhenti.

Sementara Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, pertemuan dengan para pakar ini sebagai salah satu upaya menyelamatkan Pemerintah Kota Mataram sebagai “korban” dinamika yang sedang terjadi saat ini.

Akibatnya, berbagai pembahasan yang menjadi tanggung jawab pokok di pemerintah kota, seperti perubahan APBD 2015 molor, padahal semestinya pembahasan sudah tuntas sekitar akhir Juli 2015.

Termasuk pengajuan dan pembahasan KUA PPAS, serta RAPBD 2016 yang ditargetkan harus rampung 30 November 2015.

“Jika tidak, maka bisa terken sanksi DAU ditahan, gaji tidak terbayarkan termasuk tunjangan-tunjangan lainnya,” katanya.

Dampak lainnya yang paling parah adalah, kata politisi dari Partai Golkar ini, nama daerah akan tercoreng, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya sehingga dapat menimbulkan kegaduhan.

“Inilah yang harus segera kita antisipasi, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah kota bisa berjalan sesuai dengan perencanaannya,” katanya. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today

Dalam Kategori Ini

Transmart Buka di Mataram, Pemkot Akan Kaji Keseimbangan Jumlah Mall

  Mataram – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mengkaji keseimbangan jumlah pusat perbelanjaan ...