BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Polda NTB Gencar Basmi Penambang Ilegal

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, kini tengah gencar dalam membasmi para penambang ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan di wilayahnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda NTB yakni dengan mengimbau seluruh kapolres beserta jajarannya untuk menyelidiki para penambang yang ada di setiap wilayahnya.

“Kita sudah berikan imbauan kepada seluruh Kapolres dan Kapolsek untuk menyelidiki setiap penambangan yang ada di wilayahnya, jika dalam kegiatan tambangnya ditemukan adanya pelanggaran aturan, diperintahkan untuk langsung ditindak tegas,” kata Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Jon Wesly Arianto di Mataram, Senin.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, jika hendak melaksanakan penambangan, harus memiliki kelengkapan dokumen perizinannya, seperti izin usaha pertambangan (IUP) dan izin dampak lingkungannya.

Karena, lanjut Jon Wesly, jika penambang tidak mengantongi perizinan yang sah, maka polisi tidak segan langsung menghentikan dan menyegel seluruh kegiatan usahanya.

Hal itu diutarakannya sesuai dengan yang disebutkan Pasal 158 Undang-Undang nomor 4/2009 tentang Pertambangan. Dalam pasal tersebut, pelaku penambang ilegal, akan dijerat hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar.

Perhatian ini dipaparkan Jon Wesly, setelah ia mendapat banyak sekali laporan tentang penambangan ilegal yang terjadi di NTB, khususnya di Lombok, seperti yang kini sedang ditangani pihaknya yaitu sebuah pengerukan pasir yang terjadi di wilayah “galian C”, Dusun Karang Kubu, Desa Bile Bante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

“Kawasan itu luasnya sekitar satu hektare lebih dan kini sudah kita segel serta memasang ‘police line’. dan Kasusnya hingga saat ini masih kita selidiki,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa penanganan kasusnya berawal dari laporan masyarakat, yang mencurigai bahwa pengerukan pasir di wilayah Lombok Tengah itu tidak memiliki izin yang sah sesuai aturan perudang-undangannya.

“Jadi setelah diselidiki, kegiatannya kami hentikan karena para penambang benar tidak memiliki izin pertambangannya, termasuk izin dampak lingkungan,” kata Jon Wesly. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today

Dalam Kategori Ini

Operasi Ramadniya Dimulai, Polda NTB “All Out” Amankan Lebaran

  Mataram – Operasi dengan sandi Ramadniya Gatarin 2017 untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri ...