BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Pemkot Malang Usulkan UMK 2016 Rp. 2,1 JUTA

ilustrasi - tugu Balaikota Malang (net)
ilustrasi – tugu Balaikota Malang (net)

kicknews.today Malang – Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2016 ke Gubernur Jatim sebesar Rp2,1 juta atau naik Rp217.750 dibandingkan dengan UMK 2015 sebesar Rp1.882.250.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Malang Kasiyadi di Malang, Minggu, mengatakan sebenarnya Pemkot Malang sudah mengusulkan besaran UMK 2016 ke Gubernur Jatim pada 20 Oktober 2015.

“Besaran UMK yang kami usulkan ke Gubernur Jatim itu sebesar Rp2.159.000. Besaran UMK yang diusulkan itu hasil pembahasan antara Disnakertrans, pengusaha, dan buruh. Namun, setelah kami menyerahkan usulan besaran UMK tersebut ke Gubernur Jatim, pemerintah pusat mengeluarkan PP tentang Pengupahan dan kami harus tunduk dengan PP baru itu,” katanya.

Ia mengemukakan dengan adanya PP baru itu otomatis ada perubahan besaran UMK yang diusulkan Pemkot Malang ke Gubernur Jatim pada 2016. Sebab, PP itu sudah mengatur rumus untuk menghitung kenaikan UMK secara nasional.

Rumus penghitungan kenaikan UMK berdasarkan PP baru itu adalah UMK yang sedang berjalan ditambah UMK yang sedang berjalan kali pertumbuhan ekonomi dan ditambah inflasi.

Sedangkan rumus penghitungan UMK sebelumnya adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Untuk menetapkan nominal UMK yang baru itu, katanya, akhirnya pada 28 Oktober 2015, Disnakertrans, pengusaha dan perwakilan dari buruh mengadakan rapat lagi dan akhirnya ketemu angka sekitar Rp2,1 juta.

Menurut Kasiyadi, besaran UMK 2016 hasil revisi itu akan dikirim lagi ke Gubernur Jatim, Senin (2/11).

Pemkot Malang hanya mengusulkan saja, sedangkan keputusan besaran UMK Kota Malang berada di tangan Gubernur.

“Sebenarnya buruh meminta nilai UMK yang diusulkan tetap seperti sebelum ada PP. Sedangkan pengusaha minta lebih kecil. Akhirnya kami ambil jalan tengah sesuai aturan (PP) saja,” ujarnya.

Sebelumnya (Senin, 26/10) ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SBSI) menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Tugu (Balai Kota Malang) menolak diberlakukannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai akan memiskinkan kaum buruh.

Berdasarkan aturan UU 13 tahun 2003 dan Permenaker No. 7 tahun 2013, di wilayah Malang raya, Kebutuhan Hidup Layak 2016 sebesar Rp2.367.234 dengan inflasi 4,75 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen. Dengan demikian UMK Kota Malang dan Kabupaten Malang sebesar Rp2.618.000.

Namun, dengan penerapan RRP Pengupahan, UMK Kota Malang hanya sebesar Rp2.097.391 dan Kabupaten Malang sebesar Rp2.186.256. “Oleh karena itu, kami minta pembatalan RRP Pengupahan dan menetapkan UMK Malang Raya sebesar Rp2.618.000,” kata Ketua SBSI Malang raya Lutfi Chafid. (ant)


Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About kicknews. today