BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Hasto : Ada Pihak Yang Ingin Jatuhkan Risma

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (net)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (net)

kicknews.today Ponorogo – Sekretaris Jendral DPP PDIP Hasto Kristiyanto menduga ada pihak yang ingin menjatuhkan Calon wali kota Surabaya Tri Rismaharini dengan memanfaatkan isu penyalahgunaan wewenang dalam kasus tempat penampungan sementara pedagang Pasar Turi.

“Sudah ada klarifikasi terkait kasusnya Bu Risma, baik itu dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu dilanjutkan,” ujar Hasto Kristiyanto saat melakukan konsolidasi Pilkada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (25/10).

Hasto mengungkapkan, yang menimpa mantan wali kota Surabaya tersebut merupakan bentuk dari serangan atau “kampanye hitam” yang dilakukan oleh pihak lain untuk menjatuhkan elektabilitas Tri Rismaharini.

“Mungkin karena calon yang kami usung dianggap kuat, jadi pasti ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, dan ini anggap saja sebagai ujian bagi Risma,” ujarnya.Meski meyakini sebagai bagian dari “kampanye hitam”, Hasto menegaskan PDIP tidak akan terpancing.

Sebaliknya, tim advokasi PDIP akan menempuh jalur hukum jika memang ada bukti jelas, dengan mengedepankan cara-cara yang sesuai aturan perundangan yang berlaku.”Ini bagian dari penggeblengan atas kader PDIP ibarat cerita wayang, ini mirip cerita bayi Gatotkaca ketika yang dibuang di kawah Candradimuka, jadi bukan menjadi musnah malah menjadi sakti,” ujarnya.

Sebelumnya,Polda Jatim berjanji akan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) untuk kasus Pasar Turi yang diduga melibatkan Tri Rismaharini karena dinilai tidak cukup bukti.

Keputusan itu menurut penjelasan Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Wibowo didasari minimnya alat bukti yang ditemukan tim penyidik.

“Dari hasil penyelidikan alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak yang diduga, penyidik tidak menemukan cukup bukti kasus itu,” kata Kombes Pol Wibowo.

Didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono dan sejumlah penyidik, dia menjelaskan, penyidik akan menerbitkan SP3 atas dasar hasil penyelidikan yang tidak cukup bukti itu.

“Tapi, SP3 itu akan kita keluarkan setelah gelar (perkara) terakhir pada 25 Oktober 2015, lalu SP3 akan kita sampaikan ke Kejakgung dalam waktu sehari sesudah SP3 itu terbit,” katanya.

Ia mengaku pihaknya memang telah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor B/415/V/15/Reskrimum ke penyidik Kejati Jatim.

Namun bukan SPDP tertanggal 30 September 2015 (sebagaimana pernyataan Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Ariezyanto, Jumat siang), melainkan SPDP tertanggal 28 Mei 2015. (T.KR-DHS). (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Cecar Soal Retribusi, Komisi II akan Panggil Sejumlah SKPD

  Lombok Utara – Komisi II DPRD Lombok Utara akan memanggil sejumlah SKPD terkait pendapatan ...