Jadilah yang Pertama Tau

Aktivis ungkap pemotongan bantuan rumah tidak layak huni

kicknews.today Sampang – Aktivis lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, mengungkap kasus dugaan pemotongan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh oknum aparat Kelurahan Rongtengah.

Juru bicara aktivis Sampang dari Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) Afrizal di Sampang, Rabu, menduga pemotongan oknum lurah itu sebesar Rp3 juta untuk masing-masing penerima bantuan.

“Bantuan yang sebenarnya kan Rp6,5 juta. Namun, penerima bantuan hanya menerima Rp3,5 juta. Artinya, sebanyak Rp3 juta masuk kantong pribadi oknum tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa warga Kelurahan Rongtengah yang menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni itu sebanyak 30 kepala keluarga.

Jenis bantuan, kata Rizal–sapaan akrab Afrizal–, memang tidak berupa uang, tetapi berupa material bangunan senilai bantuan itu, yakni Rp6,5 juta.

“Akan tetapi, setelah kami hitung, nilai tidak sampai mencapai Rp6,5 juta, atau hanya Rp3,5 juta,” katanya.

Oleh karena itu, para aktivis di Sampang ini meminta Lurah Rongtengah menyerahkan bantuan sesuai dengan nilai sebenarnya, yakni Rp6,5 juta.

Rizal mengatakan bahwa pihaknya bersama para aktivis LSM dan mahasiswa di Sampang sudah menyampaikan temuan pemotongan bantuan RTLH itu kepada Lurah Rongtengah secara langsung, bahkan pernah berunjuk rasa ke kantor kelurahan bersama para aktivis mahasiswa Sampang.

Menanggapi temuan aktivis di Sampang itu, Lurah Rongtengah M. Siddik menyatakan bahwa pelaksanaan program RTLH sudah prosedural.

Ia juga membantah pihak kelurahan telah melakukan pemotongan sebagaimana tudingan para aktivis LSM dan mahasiswa Sampang. “Itu tidak benar. Program yang kami jalankan sudah sesuai dengan prosedur, kok,” katanya.

Meski mengklaim sudah prosedural, M. Sidik tidak bersedia menanggapi ancaman aktivis LSM dan mahasiswa itu yang menyatakan hendak melaporkan kasus pemotongan bantuan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan cacatan Antara, kasus pemotongan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana temuan aktivis LSM dan mahasiswa Sampang di Kelurahan Rongtengah itu bukan yang kali pertama terjadi.

Pada tahun 2013, misalnya, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sampang pada program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), program dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Kasus pemotongan dana bantuan itu bahkan diproses hukum dan oknum pelakunya telah divonis bersalah oleh pengadilan negeri setempat. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat