kicknews.today – Dermaga Teluk Nare di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang selama ini menjadi salah satu akses utama penyeberangan menuju destinasi wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, segera dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru di wilayah barat KLU.
Kepala Dinas Perhubungan KLU, Parihin mengungkapkan bahwa rencana pengembangan dermaga tersebut sudah digagas sejak lama. Seluruh dokumen perencanaan, mulai dari Master Plan hingga Feasibility Study (FS), telah rampung dan siap untuk dieksekusi. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp200 miliar.
“Pengembangan Dermaga Teluk Nare ini bukan hanya soal dermaga. Kita akan bangun kantor terpadu, panggung teater, hingga ruang-ruang untuk UMKM, agar kawasan ini benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Parihin, Senin (15/09/2025).
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemda KLU membutuhkan tambahan lahan seluas 5 – 6 hektare di sekitar dermaga, di luar lahan pemerintah yang saat ini hanya 1,3 hektare. Anggaran pembebasan lahan sebesar Rp9 miliar telah disiapkan, yang akan direalisasikan dalam dua tahap: Rp3 miliar melalui anggaran perubahan tahun ini, dan sisanya di tahun 2026.
“Di depan nanti akan ada ruang tunggu penyeberangan ke Gili. Sebagian lagi akan kita tata untuk lahan parkir agar kendaraan wisatawan tidak lagi parkir sembarangan di tepi jalan,” jelasnya.
Parihin menambahkan, sejumlah kementerian dan lembaga pusat sudah beberapa kali mengundang Pemkab KLU untuk memaparkan rencana pengembangan dermaga tersebut. Bahkan, pemerintah pusat berjanji akan membantu pendanaan jika lahan tambahan sudah tersedia.
“Mudah-mudahan lewat anggaran perubahan tahun ini dan anggaran murni 2026, lahan sudah bisa kita siapkan. Sehingga pusat bisa memberikan dukungan anggaran khusus untuk pengembangan pariwisata ini,” katanya.
Meski persiapan teknis sudah matang, proyek ini masih terkendala status kepemilikan Dermaga Teluk Nare. Dermaga yang dibangun Kementerian Desa pada tahun 2014 itu hingga kini belum dihibahkan ke Pemkab KLU, sehingga daerah tidak bisa secara resmi menarik retribusi.
“Proses hibah aset ini sudah kami urus. Janjinya, paling cepat September dermaga sudah diserahkan ke Pemda. Saya yakin sebelum November kita bisa launching pengoperasian dermaga ini secara resmi,” tutup Parihin. (gii)
