kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah membuka pendaftaran seleksi terbuka untuk enam posisi pejabat eselon II, yang dimulai dari tanggal 13-27 Agustus 2025.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno menyampaikan, seminggu setelah penutupan, ada 18 orang yang telah mendaftar, mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk luar provinsi NTB, seperti Lampung, Jember, bangka belitung dan beberapa daerah lainnya.
“Yang masuk di dalam link aplikasi kami sampai dengan kemarin siang saya belum buka yang hari ini, itu sudah 18 orang. Yang submit (kirim, red) itu baru sekitar tiga. Tapi kalau kita sebut kandidatnya itu sudah 18,” kata Yiyit, sapaan Kepala BKD NTB saat di konfirmasi, Kamis (21/8/2025).
Dari enam kursi yang dibuka, ternyata minim pendaftar dari internal Pemprov NTB. Karena Sejauh ini, sekitar dua pendaftar dari pejabat Pemprov NTB, yaitu dari eselon III yang ikut seleksi.
“Tapi meski begitu, sebagian dari teman-teman di lingkup Pemprov NTB maupun kabupaten/kota datang secara fisik konsultasi kepada kami terkait proses mekanisme dan bahan-bahan untuk mendaftar,” ungkapnya.
Meski terhitung masih sedikit yang mendaftar, Yiyit percaya, di menit-menit terakhir akan banyak yang mendaftar. Terutama dari internal Pemprov NTB.
“Jadi berdasarkan pengalaman memang biasanya di tiga hari jelang penutupan baru mereka submit,” ujarnya.
Sebagai informasi, Keenam pejabat yang dibuka seleksi nya ini di antaranya, Inspektur Inspektorat NTB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, serta Kepala Biro Hukum Setda NTB.
Seleksi terbuka ini berlangsung selama 15 hari dengan batas akhir pendaftaran pada 27 Agustus 2025. Tahapan seleksi dimulai dari verifikasi administrasi, pemetaan potensi dan kompetensi oleh asesor independen, penyusunan makalah, hingga wawancara mendalam oleh panitia seleksi. Dari setiap formasi jabatan, akan dipilih tiga nama terbaik untuk kemudian diajukan kepada Gubernur NTB selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (wii)
