kicknews.today – Sebanyak 1.003 orang telah mendaftar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Saat ini, proses masih berada pada tahap verifikasi berkas guna memastikan kelengkapan administrasi dan syarat pengabdian minimal dua tahun berturut-turut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KLU, Tri Dharma Sudiana, mengungkapkan bahwa verifikasi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya pelamar yang memenuhi syarat yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
“Kami mengecek surat lamaran, SK pengabdian, surat keterangan masa aktif, serta ijazah sebagai dokumen utama,” jelasnya, Kamis (30/1/2025).
Gelombang kedua ini membuka peluang bagi mereka yang tidak lolos seleksi tahap pertama maupun yang gagal dalam tes CPNS. Pihak BKPSDM mendorong agar lebih banyak tenaga honorer dan pegawai yang belum mendaftar dapat memanfaatkan kesempatan ini.
“Ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka yang belum sempat ikut seleksi sebelumnya. Kami berharap jumlah pendaftar bisa terus bertambah,” katanya.
Pada gelombang kedua ini, Pemkab Lombok Utara juga mempertimbangkan usulan formasi PPPK paruh waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Formasi ini diperuntukkan bagi pelamar yang belum mendapatkan posisi sebagai PPPK penuh waktu.
“Gaji untuk PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan honor yang diterima saat ini. Ada kemungkinan kenaikan, tergantung kemampuan keuangan daerah,” terang Tri Dharma.
Namun, wacana PPPK paruh waktu ini menuai respons beragam. Beberapa peserta menolak skema tersebut, terutama mereka yang telah lama mengabdi di Pemkab Lombok Utara dan berharap mendapat formasi penuh waktu.
Dalam seleksi PPPK kali ini, tidak ada lagi sistem afirmasi berdasarkan usia atau masa pengabdian. Semua pendaftar bersaing secara murni berdasarkan hasil tes mereka.
“Jika ada peserta baru dengan nilai lebih tinggi, mereka akan lebih diutamakan. Tidak ada lagi keistimewaan bagi yang sudah lama mengabdi,” tegasnya.
Pemkab Lombok Utara sendiri hanya bertindak sebagai panitia seleksi daerah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil seleksi.
“Kami hanya membantu dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Panselnas. Bahkan Bupati sekalipun tidak bisa mengubah hasil tes,” pungkasnya.
Dengan dibukanya gelombang kedua ini, diharapkan lebih banyak tenaga honorer dan pelamar lainnya bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari PPPK di Lombok Utara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas tenaga kerja di daerah tersebut. (gii)
